PWNU Jatim Tolak Hukuman Kebiri

Yovie Wicaksono - 29 August 2019
Konferensi pers mengenai hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim yang menyatakan menolak hukuman kebiri, di Surabaya, Kamis (29/8/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Hasil Bahtsul Masail (pembahasan suatu masalah dari perspektif fikih Islam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, menyatakan tidak setuju dengan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual.

“Dalam pandangan hukum islam tidak mengenal hukuman kebiri. Hukum pidana kebiri kimia bagi kejahatan seksual kepada anak ini dapat dikategorikan sebagai tazir, namun demikian tidak diperbolehkan atau dilarang. Terlebih tazir harusnya ada tujuan kemaslahatan,” ujar Ketua Pimpinan Wilayah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur, KH Ahmad Asyhar Shofwan, Kamis (29/8/2019).

Selain kontra dengan hukum islam, Asyhar menambahkan, hukum harus melindungi hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk memiliki keturunan.

“Kalau orang itu dikebiri berarti merampas hak untuk memiliki keturunan,” katanya.

Terkait dengan perlindungan anak dari pelaku kejahatan seksual, menurutnya, tetap diperlukan hukuman yang seberat-beratnya.

“Misalnya dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, karena dengan itu pelaku otomatis jera, kan sudah mati,” imbuhnya.

Asyhar menambahkan, berdasarkan aspek kesehatan, kebiri kimia memiliki dampak lebih berat dari kebiri operasi. Karena yang rusak bukan hanya organ reproduksi namun organ lainnya juga akan ikut rusak.

“Kalaupun dilaksanakan, tentu oleh seorang dokter, sementara dalam kode etik dan sumpah dokter tidak bisa melakukan eksekusi hukuman kebiri,” ujar Asyhar.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ketua Badan Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BHP2A) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim, Edi Suyanto mengatakan, sekalipun hukuman kebiri kimia ada masanya, namun nantinya dalam proses rekonstruksi membutuhkan biaya yang mahal.

“Memang kebiri kimia itu ada masanya, tapi untuk proses rekonstruksi biayanya lebih mahal. Kalau untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, maka pelaku harus dihukum dengan seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.