Penundaan RUU P-KS, Kemunduran dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan

Yovie Wicaksono - 30 September 2019
Aksi damai dan hearing dengan anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) untuk mendesak pengesahan RUU P-KS, Selasa (17/9/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Jakarta – Komisioner Komnas Perempuan Azriana menilai penundaan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) merupakan langkah mundur dalam pemenuhan hak atas keadilan.

“Kami menyayangkan pembahasan RUU P-KS yang belum bergerak maju hingga menjelang berakhirnya masa tugas DPR RI Periode 2014-2019,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (29/9/2019).

Bahkan, pembentukan Tim Khusus untuk Pembahasan RUU yang direncanakan pada tanggal 25 September 2019, dibatalkan secara mendadak.

Komnas Perempuan mengingatkan, Komisi VIII DPR RI sudah ditunjuk oleh Sidang Paripurna DPR RI untuk membahas RUU ini sejak tahun 2017. RUU P-KS merupakan inisiatif DPR dan draft RUU tersebut dirancang dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini pendamping korban Forum Pengada Layanan (FPL), komunitas korban, kelompok akademisi dan agama, bersama dengan Komnas Perempuan.

Azriana menambahkan, hampir 3 tahun RUU belum dibahas, bukan saja menunjukkan buruknya kinerja Komisi VIII Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, tapi juga memperlihatkan rendahnya kepedulian terhadap ribuan korban kekerasan seksual di Indonesia.

Pihaknya juga menyayangkan pernyataan Ketua Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Ketua DPR RI bahwa akan menunda pembahasan RUU P-KS dengan alasan waktu yang tersedia pendek, adalah bentuk pengabaian perlindungan bagi korban kekerasan seksual dan berkontribusi pada impunitas pelaku kekerasan seksual.

Selain itu, Komnas Perempuan menyesalkan anggaran belanja negara yang telah digunakan oleh Panja Komisi VIII RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk melakukan studi banding ke Kanada dan Perancis, namun studi banding tersebut tidak berdampak pada kemajuan pembahasan RUU P-KS.

Dalam pandangan Komnas Perempuan anggaran belanja negara untuk studi banding tersebut menjadi sia-sia, yang harusnya bisa digunakan untuk layanan visum gratis bagi korban kekerasan seksual, yang hingga saat ini belum mampu disediakan negara.

Oleh sebab itu, Komnas Perempuan mendesak Panja Komisi VIII DPR-RI untuk melanjutkan pembahasan RUU P-KS bersama dengan Panja Pemerintah, setidaknya pembahasan judul, definisi dan sistematika. Serta berhenti mengulur-ulur waktu dengan memanfaatkan penolakan dari segelintir orang terhadap RUU P-KS.

“Kami juga mengajak seluruh korban, keluarga korban dan pegiat hak-hak korban kekerasan seksual, untuk terus memantau dan mendokumentasikan kinerja Anggota DPR RI dalam pembahasan RUU P-KS ini, sebagai catatan sejarah Bangsa dalam perjuangan penghapusan kekerasan seksual di Indonesia,” tandasnya.

Sekedar informasi, Catatan Tahunan Komnas Perempuan memperlihatkan, sejak RUU ini ditetapkan sebagai inisiatif DPR (pada tahun 2016) hingga Desember 2018 tercatat sebanyak 16.943 perempuan telah menjadi korban kekerasan seksual.

Data statistik kriminal BPS tahun 2018 juga memperlihatkan rata-rata setiap tahunnya 5.327 kasus kekerasan seksual terjadi di Indonesia.

Selain itu, FPL menemukan, hanya 40 persen kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Polisi, dan dari 40 persen tersebut hanya 10 persen yang berlanjut ke pengadilan.

Terbatasnya pengaturan tentang kekerasan seksual dalam KUHP baik aturan materil maupun formil, menjadi penyebab utama 90 persen dari kasus kekerasan seksual tidak dapat diteruskan ke pengadilan.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagaimana Naskah RUU yang dihasilkan Baleg DPR RI mengatur 9 jenis Kekerasan Seksual yang tidak diatur dalam KUHP, memuat hukum acara yang dapat membantu penegak hukum membuktikan kekerasan seksual, melindungi hak-hak korban dan keluarganya serta mengatur pencegahan kekerasan seksual. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.