Pengamat : Tak Ada Urgensi Ganti Panglima TNI

Yovie Wicaksono - 19 November 2019
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto pada upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-104 TA 2019, di Banten, Rabu (27/3/2019). Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Pengamat Militer, Mufti Makarim menilai tidak ada urgensi bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI saat ini. Menurutnya, saat ini gelar kekuatan TNI berjalan normal meskipun ada kekurangan dan kelebihannya.

“Sejauh yang saya lihat tidak ada masalah (peran Panglima Hadi Tjanjanto). Plus minus (ada), gelar kekuatan TNI berjalan normal termasuk dalam mengatasi ancaman gangguan keamanan negara pada saat Pemilu,” kata Mufti Makarim, Senin (18/11/2019).

Sebelumnya, Kepala Pusat Pengkajian Nusantara-Pasifik Haris Rusly Moti meminta Presiden Jokowi segera mengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Ada sejumlah pertimbangan yang ia sampaikan, diantaranya masalah regenerasi dan menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada institusi TNI.

“Kalau soal regenerasi saya kira tidak ada kemacetan, Panglima sekarang bukan yang tahunan tidak diganti. Sedangkan soal opini sebagai wakil Tito (mantan Kapolri, Tito Karnavian), atau tingkat kepercayaan menurun, nggak juga,” kata Mufti Makarim.

Sementara itu, Pengamat Militer Universitas Padjajaran Muradi memprediksi jika posisi Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI masih akan sampai tahun depan. Meski begitu, menurutnya, hal itu merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kalau diusulkan oleh orang boleh-boleh saja, tapi end user nya kan Pak Jokowi. Setau saya sih masih nyaman, makanya ada Wakil Panglima sehingga kemudian ada tiktok pekerjaan yang bisa terlaksana dengan baik. Kalau tuntutan siapa saja bisa,” katanya.

Ia pun menilai, jika dalam hitungan angkat, kinerja Hadi Tjahjanto sebagai Panglima mendapat nilai 7,5. Diakui bahwa hal itu tidak sempurna, mengingat Hadi Tjahjanto bukan Panglima yang berasal dari Angkatan Darat.

“Saya kira oke, kalau dinilai 1 sampai 10, maka dia dapat 7,5. Memang tidak sempurna karena dia dari non Angkatan Darat, itu yang repot. Makanya sampai hari ini, siapa pun Panglimanya kalau bukan dari Angkatan Darat tidak akan terkonsolidasi dengan baik sehingga butuh Wakil Panglima dan wakilnya hampir pasti dari Angkatan Darat supaya membangun satu solidaritas di internal,” kata Muradi.

Terkait dengan survei yang disebutkan Haris Rusly Moti, Muradi meminta agar hasilnya disampaikan ke publik.

“Indikasi menurun apa? Mana surveinya? Karena survei Denny JA, Litbang Kompas, TNI masih the best of 3. Jadi menurut saya hasil surveinya harus dikejar. Gradasi dari 87 ke 85 itu normal saja. Saya ingin ini harus berbasis data. Jangan-jangan itu hanya persepsi, kita butuh basis data yang jelas,” kata Muradi. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.