SR, Surabaya – Pandita Tengger Brang Kulon (Romo) Rsi, Eko Cokronoto Bromo Telabah, menolak tegas potensi monopoli tanah oleh investor asing di kawasan wisata Bromo. Ia khawatir jika warga tidak kompak menjaga lahan, Bromo akan berubah menjadi “Bali kedua” di mana penduduk lokal terusir dari tanahnya sendiri.

Peringatan ini didasari oleh kekhawatiran akan masifnya pengembangan pariwisata yang tidak terkendali. Untuk itu ia meminta masyarakat adat tetap memegang teguh warisan leluhur untuk tidak melepas sejengkal pun tanah mereka kepada orang luar.

Layaknya ajaran turun temurun kepada anak cucu. “Le, ajo dodol lemah nang wong liyo” (Nak, jangan menjual tanah ke orang lain) menjadi mantra pelindung bagi kedaulatan warga Tengger.

“Jangan sampai tanah ini dijual. Bahasanya orang Tengger itu ora ilok (tidak baik/taboo),” ungkap Romo Eko saat ditemui di Wisma Jerman, Sabtu (15/8/2026).

Ia mengakui bahwa pariwisata memang membawa dampak positif secara ekonomi bagi masyarakat saat ini. Namun, ia melihat adanya bahaya tersembunyi jika kesejahteraan tersebut dibayar dengan menjual aset tanah kepada investor.

Menurutnya, menjual tanah adalah keputusan yang akan membawa penyesalan jangka panjang bagi generasi mendatang. Sekali tanah lepas ke tangan investor, warga lokal tidak akan pernah sanggup untuk membelinya kembali.

“Pariwisata bisa menambah secara ekonomi bagi masyarakat. Tetapi di jangka panjang ke depan itu mempersempit. Artinya mempersempit itu kalau tanah ini terjual oleh orang lain, ini semakin sempit tanah ini,” jelasnya.

Belum lagi dengan potensi bencana. Banyak daerah yang mengalami alih fungsi lahan demi mambangun sektor wisata dan berujung pada bencana besar. Salah satunya tampak pada Bali yang sekarang masuk ke tahap kritis.

Kepungan 3 banjir bandang dan tanah longsor, terparah, september 2025 dengan total 17 korban jiwa, krisis ketahanan pangan yang disebabkan menyusutnya jumlah sawah, hingga konfik agraria dan sosial antara warga lokal dan turis asing.

Tak hanya Bali, saat ini kawasan Indonesia Timur juga mengalami hal serupa. Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan Pulau Komodo dan Labuan Bajo, sekarang mulai mengkhawatirkan. Organisasi lngkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT mencatat per 2023, NTT dikepung oleh 309 IUP (Izin Usaha Pertambangan) Minerba, Industri Pariwisata, Monokultur, Food Estate, serta beberapa Proyek Strategis Nasional yang tersebar di seluruh wilayah NTT.

“Dan semuanya berujung pada potensi kerusakan ekosistem, krisis air bersih, hingga konflik agraria masyarakat adat,” tegasnya.

Karena itu, Romo Eko menegaskan bahwa kekompakan adalah kunci utama agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton di tengah kemajuan wisata. Ia meminta warga tetap bersatu untuk menjaga ruang hidup demi masa depan anak cucu.

Keberhasilan menjaga kedaulatan tanah ini dibuktikan oleh salah satu desa di wilayah Brang Kulon, Kabupaten Pasuruan. Desa tersebut sangat ketat dalam menjalankan aturan adat sehingga tidak ada satu pun orang luar yang bisa memiliki tanah di sana.

“Karena prinsipnya begini, kalau sudah di beli oleh orang lain, yang jelas kalau orang lokal mau membeli tanah tersebut tidak mampu. Maka dari itu, inilah yang sebenarnya perlu sama-sama kita menjaga,” pungkasnya. (hk/red)

Tags: Bromo, pandita tengger, superradio.id, tak dijual, tanah adat