Pemerintah Tegaskan Tolak Usulan “Peras” Pancasila

Yovie Wicaksono - 15 June 2020
Menko Polhukam Mahfud MD. Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Pemerintah menegaskan akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Bagi pemerintah, Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham.

“Bagi pemerintah Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham. Kelima sila tersebut tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dengan istilah satu tarikan nafas,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, Senin (15/6/2020).

Mahfud mengatakan, RUU HIP disusun oleh DPR dan masuk dalam Prolegnas tahun 2020. Tahapan sampai saat ini pemerintah belum terlibat pembicaraan dan baru menerima RUU-nya.

“Presiden belum mengirim Supres (Surat Presiden) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Pemerintah sudah mulai mempelajarinya secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan,” katanya.

Nantinya, kata Mahfud, jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans dengan payung “Mengingat: TAP MPR No. I/MPR/1966”. Di dalam Tap MPR No. I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPR No. XXV/1966 terus berlaku.

“Pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila,” kata Mahfud.

Selain itu, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.

Sebagai putra Madura, Mahfud mengajak seluruh warga Madura untuk mempertahankan komitmennya kepada NKRI yang berdasar Pancasila. Pancasila yang semula digagas dan diusulkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan satu rangkaian dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan Pembukaan tanggal 18 Agustus 1945. Perumusannya semua dipimpin oleh Bung Karno sampai ada kesepakatan pendiri bangsa pada sidang BPUPKI tanggal 18 Agustus 1945.

“Orang Madura mempunyai jati diri yang pernah dirumuskan oleh ulama Bassra (Badan Silaturrahim Ulama se Madura) yaitu Islami, Indonesiawi, Manusiawi, dan Madurawi,” kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengatakan bahwa orang Madura itu bersifat inklusif dan egaliter dengan etos kerja keras dan blak-blakan alias tegas. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.