SR, Surabaya – Anggota Dewan Kehormatan Peradi Jawa Timur, Nonot Suryono, S.H., memberikan peringatan keras kepada kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) agar tidak kehilangan arah perjuangan dan tetap menjaga keberpihakan kepada rakyat kecil.

Pesan mendalam ini disampaikan dalam acara Sekolah Kader Vol. 2 yang diselenggarakan oleh DPC GMNI Surabaya Raya di Surabaya pada Senin, 7 September 2026.

Menurutnya, prinsip keberpihakan tersebut merupakan fondasi dasar dari marhaenisme yang harus menyatu dalam pola pikir hingga tindakan nyata setiap kader.

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Politik, Teknokrasi, dan Kewirausahaan dalam Mendorong Inovasi dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan” ini bertujuan membekali kader dengan berbagai perspektif strategis. Namun, Nonot menekankan bahwa penguasaan terhadap politik, birokrasi, maupun dunia usaha jangan sampai menjauhkan kader dari akar perjuangannya.

Ia menegaskan bahwa marhaenisme tidak boleh hanya berhenti sebagai identitas politik atau teori semata, melainkan harus diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pemaparannya, Nonot menekankan pentingnya sikap apriori dalam membela kaum lemah, yang berarti keberpihakan tersebut harus sudah tertanam bahkan sebelum seorang kader berhadapan langsung dengan masalah di lapangan.

“Salah satu syarat bagi seorang marhaenis adalah membela rakyat kecil secara apriori. Kalau pemikirannya saja tidak membela rakyat kecil, jangan mengaku sebagai seorang Marhaenis,” tegas Nonot di hadapan para peserta sekolah kader. Baginya, tanpa landasan pemikiran yang kuat, perjuangan kader hanya akan bersifat situasional.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa prinsip membela kelompok tertindas harus menjadi landasan utama sebelum diterapkan dalam praktik sosial yang lebih luas. Nonot mengingatkan bahwa komitmen ini merupakan ujian konsistensi bagi setiap individu yang mengaku sebagai pengikut pemikiran Bung Karno.

“Pada tingkat pemikiran saja kita sudah harus apriori membela rakyat kecil, apalagi pada tingkat aplikasi dan praktik kehidupan sehari-hari,” tuturnya kembali menegaskan pentingnya implementasi ideologi.

Nonot juga mendorong para kader untuk senantiasa melakukan otokritik terhadap eksistensi organisasi di tengah masyarakat luas. Ia mempertanyakan sejauh mana kemanfaatan yang diberikan oleh kader GMNI dalam menjawab persoalan kemanusiaan dan ketidakadilan. Menurutnya, setiap penguasaan ideologi dan politik yang dimiliki kader harus bermuara pada tindakan konkret yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat yang membutuhkan.

Terkait fungsi perjuangan, Nonot menegaskan bahwa kader harus hadir sebagai garda terdepan saat terjadi tindakan represif terhadap masyarakat.

“Kemanfaatan kita buat manusia apa? Kalau marhaen harus menang, maka setiap kader GMNI harus hadir untuk rakyat kecil, mereka yang tertindas, apalagi kalau itu tindakan represif,” cetusnya.

Hal ini menjadi pengingat agar GMNI tetap menjadi bagian aktif dari solusi persoalan rakyat, bukan sekadar penonton.

Selain Nonot Suryono, forum ini juga menghadirkan perspektif dari Wakil Ketua Kadin Jawa Timur, Tri Prakoso, dan Asisten Deputi Pemerintahan Provinsi Jatim, Anom Surahno. Kehadiran para tokoh ini dimaksudkan agar kader memahami tata kelola pemerintahan dan dinamika ekonomi daerah. Meski demikian, Nonot mewanti-wanti agar instrumen teknokrasi dan kewirausahaan tersebut tetap digunakan sebagai alat untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat yang rentan.

Ia berpesan agar kaderisasi GMNI tidak hanya melahirkan sosok yang mahir berpolitik, tetapi juga peka terhadap persoalan konkret masyarakat. Ia menagih agar marhaenisme tidak diubah menjadi sekadar simbol atau “mantra” yang diucapkan dalam forum-forum resmi tanpa ada aksi nyata. Keberpihakan kepada kaum miskin harus terlihat jelas dalam sikap dan tindakan, bukan sekadar menjadi gagasan yang diperdebatkan di ruang-ruang diskusi.(js/red)

Tags: marhaenisme, nonot suryono, sekolah kader gmni, superradio.id