Musim Kemarau, BPBD Jatim Imbau Pemda Waspadai Kekeringan

Yovie Wicaksono - 17 September 2020
Kunjungan lapangan desa tanggap bencana  di Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Kamis (17/9/2020). Foto : (Super Radio/Rahman Halim)

SR, Kediri – Berdasarkan pemetaan wilayah yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur ada sekira lebih dari 10 daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.

Tiga daerah, yakni Ponorogo, Trenggalek dan Tulungagung telah mengalami kekeringan dan sedang dalam penanganan pemerintah daerah (Pemda) beserta BPBD setempat.

Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur, Erwin Indra Widjaja mengatakan, pada saat musim kemarau seperti sekarang ini, Pemda harus memberikan kontribusi kepada masyarakat, utamanya pasokan air bersih.

“Ketersediaan air bersih, harus dilihat daerah mana yang punya potensi adanya kekeringan. Bilamana perlu dipersiapkan droping air bersih, di daerah yang mengalami kekeringan itu,” ujar Erwin usia mengikuti kunjungan lapangan desa tanggap bencana  di Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Kamis (17/9/2020).

Selain itu, lanjutnya, jika terjadi kekeringan di wilayahnya, Pemda setempat bisa langsung berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Timur untuk menanggulangi persoalan tersebut.

“Bilamana kabupaten atau kota di Jawa Timur ini memerlukan sinergitas, Pemprov Jawa Timur siap berkoordinasi melakukan penanganan,” ujarnya.

Erwin juga berharap peran serta masyarakat untuk segera melapor ke Pemda jika ditemukan daerah atau wilayah yang mengalami kekeringan, agar secepatnya dilakukan penanganan.

BPBD Provinsi Jawa Timur sendiri sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan musibah kekeringan kurang lebih 3 Miliar.

Jika Pemda kota ataupun kabupaten anggarannya terbatas, bisa mengajukan bantuan droping air bersih ke Provinsi Jawa Timur.

“Dana sekitar 2 sampai 3 miliar dianggarkan setiap tahun diambilkan dari anggaran BPBD Provinsi Jawa Timur. Sebenarnya tiap daerah punya masing-masing anggaran sendiri, bantuan yang diberikan tergantung kasusnya,” katanya.

Teknisnya, sebelum bantuan penanggulangan bencana  diberikan ke daerah, terlebih dahulu harus melalui kajian. (rh/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.