Mentan Pastikan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi

Yovie Wicaksono - 13 February 2020
Petani saat sedang menebarkan pupuk ke tanaman padi (foto : Superradio/Fransiscus Wawan)

SR, Malang – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan pupuk bersubsidi telah dilakukan pendropingan tahap pertama dan masih proses pembagian secara merata.

“Setelah saya cek. Alokasi pupuk itu ada, tapi belum dibagi secara merata. Kenapa pupuk belum dibagi, karena ada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang belum jalan dengan baik dan sebagainya,” kata Syahrul kepada Antara di sela menghadiri acara panen raya padi di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Rabu (12/2/2020).

Syahrul mengatakan, kabar kelangkaan pupuk sudah sampai kepadanya. Namun, ia menilai hal itu hanya kepanikan tak berdasar. Ia memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi untuk tahun ini cukup dan tidak ada kelangkaan.

“Siapa bilang pupuk langka? Orang belum dibagi kok sudah dibilang langka, bagaimana coba?,” kata Syahrul.

Syahrul menegaskan, tidak ada pengurangan pupuk bersubsidi. Pemerintah telah mengatur alokasi pupuk sesuai RDKK dan anggaran sesuai luas baku lahan sawah yang ditetapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Kalau ada kelangkaan pemerintah siap intervensi. Tapi, kasih dulu yang sudah ada, bagikan sekarang. Heran saya kalau dibilang ada kelangkaan, kan belum apa-apa,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Syahrul mendorong para petani untuk bisa membuat pupuk organik secara mandiri. Pupuk organik mudah didapatkan dan tak perlu campur tangan pemerintah.

“Pupuk organik ada di sekitar kita. Contohnya, dari jerami-jerami harus bisa diolah atau limbah yang ada di sekitar kita, seperti pisang, kotoran ternak, bisa jadi itu (alternatif pupuk),” katanya.

Pada tahun 2020 dilakukan koreksi terhadap alokasi pupuk bersubsidi menjadi 7,9 juta ton dan sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2020 sebanyak 10 persen dialokasikan sebagai cadangan pupuk, sehingga total yang akan didistribusikan sebanyak 7,1 juta ton.

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah mendalami kemungkinan penyalahgunaan pupuk subsidi dan ternyata ditemukan pupuk beralih pada perusahaan perkebunan (bukan petani), selain banyak juga petani perorangan yang memperoleh pupuk bersubsidi meskipun bukan kelompok tani.

Selain itu, tahun 2020 tidak lagi diberikan pupuk subsidi bagi pembudidaya ikan, yang pada tahun sebelumnya selalu mendapatkan pupuk subsidi. Kini pemerintah fokus memberikan pupuk subsidi hanya bagi petani yang melakukan usaha tani bidang pertanian.

Sementara itu di lain kesempatan, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Agatha Retnosari mengatakan, jika serapan pupuk di Jatim bagus, dan alokasi pupuk kurang, maka setiap tanggal 20-25 akan ada revisi E-RDKK dari setiap dinas kota/kabupaten.

“Untuk itu, kami mendesak Dinas Pertanian untuk mensosialisasikan hal ini mulai Dinas Pertanian kota/kab se-Jatim sampai pada para Penyuluh Pertanian, bahkan petaninya,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada Dinas Perikanan dan Kelautan kota/kab se-Jatim untuk segera menulis surat tentang kebutuhan pupuknya kepada Kementan, agar bisa segera bersurat kepada Kemenkeu. Hal itu dikarenakan pupuk bagi petani tambak kuotanya tidak lagi dibawah Kementan.

“Hal ini perlu dikawal dengan serius untuk menjawab kegelisahan para petani tambak terhadap hilangnya kuota pupuk dari Kementan,” tandasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.