Mendesaknya Pengesahan RUU P-KS

Yovie Wicaksono - 4 September 2019
Dialog Mendesaknya Pengesahan RUU P-KS, di Surabaya, Selasa (3/9/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Forum Diskusi yang terdiri dari lembaga pengada layanan, akademisi, aktivis kemanusiaan, beserta perwakilan Fraksi DPRD Jawa Timur (Jatim) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

“Dalam sisa waktu yang ada dari masa kerja DPR RI dan Pemerintah Periode 2014-2019, kami mendesak Panja (Panitia Kerja) agar menyegerakan pengesahan RUU P-KS, mengingat masih ada tahapan sosialisasi dan implementasi yang harus dilakukan dengan monitoring yang terus menerus agar kebutuhan dan kepentingan korban, akan keadilan terpenuhi,” ujar Akademisi Universitas Surabaya (Ubaya) sekaligus Pendiri Savy Amira, Endah Triwijati pada Selasa (3/9/2019).

Selain itu, pihaknya juga mendorong Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Komisi VIII DPR RI maupun pemerintah untuk tidak ragu lagi mempertahankan substansi dalam RUU P-KS yang memuat 9 Bentuk Kekerasan Seksual, Hukum Acara dan Pidana Kekerasan Seksual, Restitusi dan Pemulihan Korban yang berkualitas dan komprehensif.

“Kami juga meminta agar Panja kedua belah pihak membuka ruang bagi partisipasi masyarakat, khususnya para penyintas/korban kekerasan seksual, para pendamping, lembaga layanan, organisasi perempuan maupun pegiat Hak Asasi Manusia yang berkomitmen pada pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual untuk berdiskusi/berkonsultasi guna memastikan RUU ini sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan korban,” imbuhnya.

Ketua Woman Crisis Centre (WCC) Dian Mutiara Malang, Sri Wahyuningsih menambahkan, penuntasan RUU P-KS menjadi kebijakan khusus untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual akan menghadirkan hukum restoratif  yang merupakan wujud kehadiran Negara dalam melindungi seluruh warganya.

“Karena RUU ini mengatur definisi, unsur dan pemidanaan beragam bentuk kekerasan seksual untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan dan pemulihan korban. Kemudian mendorong upaya kolektif pencegahan kejahatan seksual baik dari keluarga, masyarakat maupun korporasi,” ujar perempuan yang akrab disapa Wahyu ini.

Selain itu, RUU P-KS juga memberikan perlindungan bagi korban, keluarga korban dan saksi kekerasan seksual yang tidak dibatasi latar belakang usia, dan gendernya, untuk mengakses keadilan.

“Dorongan yang sama juga kami sampaikan pada Pemerintah Provinsi, kota dan kabupaten, serta masyarakat di Jawa Timur, untuk secara konkrit mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, serta menghentikan stigmatisasi kepada korban kekerasan,” imbuhnya.

Salah satu perwakilan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Hari Putri Lestari mengatakan, pihaknya akan menyampaikan poin-poin diatas kepada DPR RI.

“Saya minta poin-poin apa yang perlu kita kawal, nanti akan kami bawa ke DPR RI. Ketika nanti RUU ini telah di sahkan, kami juga akan proaktif dengan mengawal, melihat, dan memantau implementasi, terutama sosialisasinya dengan masif dan sistematis,” ujarnya.

“Mari bersama-sama kita optimalkan untuk meminimalkan korban kekerasan seksual dan memberikan efek jera bagi pelaku,” tandasnya.

Turut hadir dalam diskusi, Perwakilan Fraksi PDIP-DPRD Provinsi Jawa Timur Erma Susanti, Perwakilan Fraksi PKB Hikmah Bafaqih dan Ufiq Zuroida, Perwakilan Fraksi Nasional Demokrat, H. Mohammad Ashari, Ketua Umum BK3S Provinsi Jawa Timur Pinky Saptandari, Ketua Asosiasi Pusat Study Wanita/Gender dan Anak Indonesia-ASWGI) Emmy Susanty.

Kemudian dari Program Director NLP Coach Indonesia Poedjiati Tan, Ketua Savy Amira Surabaya Siti Mazdafiah, Ketua PKBI Jawa Timur Zumrotul Ulya, Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban Suwarti, LBH Surabaya Yaritza M, Presidium Jaringan Gusdurian Yuska Harimurti, Ketua Surabaya Children Crisis Centre (SCCC) Edward Dewaruci, Ketua Bidang Advokasi Fatayat NU Jawa Timur Khosi’ah, PW Fatayat NU Robiah A.D. serta Umi K.N. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.