Mahfud MD: Keadilan Restoratif Perlu untuk Membangun Harmoni di Masyarakat

Yovie Wicaksono - 26 November 2020
Menko Polhukam Mahfud MD dalam Forum Koordinasi Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum dengan tema “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif” di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/11/2020). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR,  Makassar – Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa restorative justice atau keadilan restoratif akan mampu membangun harmoni di kehidupan masyarakat. Hukum dalam konsep keadilan restoratif bukan untuk menang atau menghukum orang tapi membangun harmoni. 

“Sekarang ini kita lebih pada keadilan retributif, menegakkan hukum secara apa adanya. Pokoknya penegakan hukum sesuai dengan UU. Yang salah ditindak, yang benar dibebaskan. Sehingga yang muncul kemudian di masyarakat adalah keadilan yang koruptif dan manipulatif. Hukum menjadi menghukum dan membebaskan orang sesukanya,” ujar Mahfud dalam Forum Koordinasi Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum dengan tema “Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif” di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/11/2020).

Mahfud menyampaikan, hukum harus memiliki hati nurani. Hukum bukan alat memenangkan persaingan, tapi untuk mencapai kedamaian. Ia memaparkan sistem hukum Indonesia yang sedikit-sedikit memasukkan orang ke penjara. 

“Hukum sepatutnya menyelesaikan secara damai untuk hal-hal yang secara manusiawi, logis, dan rasa, tidak perlu dibawa ke pengadilan atau tidak perlu dihukum berat. Hukum juga harus memperhatikan nasib korban,” ujar Mahfud. 

Mahfud menceritakan, salah satu kasus, ada orang ketemu semangka di pinggir jalan dia makan, ternyata punya orang. Dihajar orang, dipermalukan, dilaporkan ke polisi, diproses di polisi. Kemudian ada juga kasus Mpok Minah di Purwokerto kasus serupa, mencuri barang senilai 2.500 rupiah, diajukan ke Pengadilan, Hakimnya Pak Lukmono sampai menangis dan hakimnya yang membayar dendanya. 

“Kita semua para penegak hukum harus mengambil roh keadilan restoratif. Kejahatan ditindak tegas, tapi akomodatif pada hal-hal ringan yang bisa diselesaikan secara baik,” katanya. 

Ia juga mengapresiasi Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang telah mulai menerapkan konsep keadilan restoratif ini. Saat ini sudah banyak diterapkan terutama terhadap ancaman pidana dibawah 5 tahun dan denda dibawah 2,5 juta rupiah. 

Dalam kesempatan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, menerangkan bahwa keadilan restoratif adalah memberikan keadilan yang nyata kepada masyarakat, tidak memberi bekas atau stigma kepada terdakwa apalagi terpidana. 

“Kejaksaan telah melakukan penyelesaian kasus dengan keadilan restoratif sebanyak 107 kasus di seluruh Indonesia, bervariasi dari penganiayaan, pencurian dan perbuatan-perbuatan pidana lain yang dipandang layak diberikan keadilan restoratif,” ujar Fadil

Keadilan restoratif dijalankan, menurutnya, karena antar korban dan tersangka bukan saja berdamai tapi juga mengakui kesalahannya. Korban memaafkan, dan masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat mendukung. Sehingga timbul keseimbangan seperti sebelum terjadinya tindak pidana. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.