SR, Malang –  Masih belum ditetapkannya karhutla sebagai bencana nasional oleh pemerintahan Prabowo-Gibran membuat mahasiswa di Malang bergerak.

Ratusan mahasiswa menggelar aksi di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (28/10/2026).

Mereka membawa tuntutan yang sama seperti aksi sebelumnya pada tanggal 21 Oktober 2028. Tepat sepekan yang lalu.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan yang menyoroti persoalan lingkungan, ekonomi, ketenagakerjaan, hingga kebijakan pemerintah.

Salah satu tuntutan utama adalah mendesak pemerintah pusat menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.

Pimpinan Kolektif Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Ardan, mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemulihan hak masyarakat yang terdampak kebakaran. Selain itu, masa demo meminta penindakan terhadap korporasi besar yang terbukti menjadi penyebab kebakaran hutan

“Tuntutan yang pertama adalah tetapkan bencana karhutla sebagai bencana nasional, pulihkan hak korban, dan tindak lanjuti korporasi besar yang menjadi penyebab kebakaran hutan itu sendiri,” kata Ardan, Rabu (28/10/2026).

Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap penanganan persoalan lingkungan yang dinilai membutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah. Mahasiswa membentangkan spanduk bertulis: ‘Langit Biru adalah Hak Kami’.

Spanduk tersebut berisi sindiran terhadap pemerintah yang belum bisa menangani kebakaran hutan. Di Kalimantan Tengah, langit berubah menjadi oranye akibat kebakaran hutan.

Selain persoalan lingkungan, massa aksi menyoroti beban ekonomi yang dihadapi masyarakat. Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu mendesak pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan.

Mereka juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat.

“Yang kedua adalah turunkan harga bahan pokok, pajak, biaya pendidikan, kesehatan, penuhi pasokan BBM untuk rakyat,” ujar Ardan.

Menurut aliansi tersebut, berbagai kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Tuntutan berikutnya berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan. (*/red)

Tags: Demonstrasi, karhutla, mahasiswa, malang, superradio.id