Komisi E Lakukan Monitoring Pencegahan dan Penanganan Bencana di Jatim

Yovie Wicaksono - 1 February 2021
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari. Foto : (Super Radio/Hamidiah Kurnia)

SR, Surabaya – Di tengah berbagai bencana alam yang belakangan terjadi, Komisi E DPRD Jawa Timur akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim mulai 2 Februari hingga Maret 2021.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari kinerja hingga kesiapan alat-alat yang dibutuhkan selama berhadapan dengan bencana alam.

“Program dari BPBD ini cenderung ke pencegahan, sosialisasi, maupun melengkapi perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk mengalokasikan dana, ini yang sedang kami monitor mulai tanggal 2 Februari hingga Maret,” kata politisi PDI Perjuangan ini, Senin (1/2/2021).

Berdasarkan hasil evaluasi 2020, terdapat beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan, salah satunya, kurangnya alat sistem peringatan dini untuk mendeteksi  gempa dan tsunami yang terjadi di daerah.

“Di tahun 2020 kami keliling ke beberapa BPBD, di beberapa daerah masih sangat kurang alat sistem peringatan dini, kalaupun ada misalkan 4 alat, hanya 1 yang berfungsi,” ujarnya.

Selain itu, jumlah mobil tangki yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih masih sangat minim. Padahal, air bersih adalah kebutuhan pokok dan mendasar untuk masyarakat.

“Seperti yang telah terjadi di beberapa daerah, misal Jember yang memiliki 31 kecamatan, tapi hanya memiliki 1 mobil tangki air bersih saja. Kota Batu juga belum memiliki tangki air, dan Lumajang yang ketika kemarau di bulan Agustus hingga November selalu kekurangan air kan ini juga perlu itu,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia berharap Pemerintah Provinsi dan BPBD Jatim serius dalam menangani hal tersebut dengan cara menyiapkan minimal dua mobil tangki air di tiap lokasi BPBD Kabupaten.

Disisi lain, pihaknya juga mengapresiasi upaya BPBD Jatim yang telah melakukan edukasi masyarakat dengan menggandeng sejumlah relawan, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB). (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.