SR, Bogor  – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat mencanangkan gerakan nasional penanaman bambu untuk mendukung rehabilitasi lahan kritis sebagai bagian dari program “tobat ekologis nasional” yang tengah digagas pemerintah.

Jumhur saat menghadiri kegiatan penanaman bambu bersama Yayasan Bambu Indonesia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (14/6/2026), mengatakan gerakan pelestarian lingkungan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus menjadi gerakan bersama masyarakat.

“Gerakan lingkungan bukan gerakan milik pemerintah saja, tapi justru yang utama adalah milik masyarakat,” kata Jumhur.

Menurut Jumhur, kegiatan penanaman bambu yang dilakukan komunitas dan masyarakat menjadi bukti kolaborasi yang baik antara pemerintah dan kelompok peduli lingkungan dalam menjaga kelestarian alam.

Ia menuturkan pemerintah akan terus mendorong gerakan serupa di berbagai daerah karena memiliki manfaat besar bagi rehabilitasi lingkungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Jumhur mengungkapkan pemerintah membutuhkan ketersediaan bibit bambu dalam jumlah besar untuk mendukung program pemulihan lingkungan secara nasional.

“Sekarang mungkin baru sekitar 5.000 bambu yang ditanam di sini, tetapi nanti bisa jutaan, bahkan puluhan juta bambu ditanam dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.

Jumhur mengatakan gerakan penanaman bambu menjadi salah satu upaya pemulihan lahan kritis yang luasnya mencapai sekitar 12,4 juta hektare di Indonesia.

Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas dan pegiat bambu, guna memastikan ketersediaan bibit untuk mendukung gerakan tersebut.

“Kita memerlukan banyak bibit bambu dan banyak orang yang mengerti masalah bambu. Ini kerja besar,” katanya.

Selain bambu, Jumhur juga menegaskan pemerintah terus mendorong rehabilitasi kawasan mangrove yang rusak. Dari total sekitar 3,4 juta hektare mangrove di Indonesia, sekitar 700 ribu hektare di antaranya mengalami kerusakan.

Menurut dia, mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida hingga empat kali lebih besar dibandingkan vegetasi biasa serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.

“Mangrove bisa menjadi sumber nafkah masyarakat. Kalau mangrovenya bagus, banyak kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan, mulai dari kepiting, ikan, hingga produk olahan lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga mengapresiasi program Pemerintah Kabupaten Bogor yang menargetkan pembangunan hutan kota minimal satu hektare di setiap kecamatan.

Ia menyatakan pemerintah pusat siap mendukung penyediaan bibit melalui skema kolaborasi berbagai pihak.

“Saya menghormati semangat Pak Bupati. Kalau bisa dua hektare atau lima hektare tentu lebih baik, tetapi minimal satu hektare tetap kita hargai,” katanya.

Menurut Jumhur, pemerintah memiliki target jangka panjang untuk menanam sekitar dua miliar pohon sebagai bagian dari upaya pemulihan lingkungan dan peningkatan kualitas ekosistem nasional. (*/ant/red)