Kemen PPPA Tegaskan Sinetron “Suara Hati Istri-Zahra” Bentuk Pelanggaran Hak Anak

Yovie Wicaksono - 3 June 2021
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan Sinetron “Suara Hati Istri: Zahra” yang ditayangkan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak,  di mana anak berusia 15 tahun diberikan peran sebagai istri ketiga dan dipoligami.

Materi atau konten sebuah acara, sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), seharusnya mendukung pemerintah dalam upaya pemenuhan hak anak dan demi kepentingan terbaik anak.

“Konten apapun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata,  tetapi juga harus memberi informasi, mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak,” kata Menteri PPPA,  Bintang Puspayoga, Kamis (3/6/2021).

Bintang menegaskan, setiap tayangan yang disiarkan oleh media elektronik seperti televisi, seyogyanya mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak, tindak pidana perdagangan orang, pencegahan kekerasan seksual, dan edukasi pola pengasuhan orang tua yang benar.

Menurutnya, orang tua juga harus bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.

“Sangat disayangkan sinetron tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Setiap tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja,” kata Bintang.

Ia mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPI.  Kemen PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi terkait penyiaran ramah perempuan dan anak,” kata Bintang.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA,  Nahar mengatakan dari hasil telaah yang telah dilakukan, Kemen PPPA menemukan beberapa aspek yang telah dilanggar dalam produksi sinetron tersebut.

“Terkait peran istri dalam sinetron ini yang diperankan seorang pemain usia anak, hal ini adalah bentuk stimulasi pernikahan usia dini yang bertentangan dengan program pemerintah khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” kata Nahar.

Nahar menambahkan, sinetron tersebut juga memperlihatkan kekerasan psikis berupa bentakan dan makian dari pemeran pria, serta pemaksaan melakukan hubungan seksual. Adegan dalam sinetron tersebut dinilai mempromosikan kekerasan psikis dan seksual terhadap anak yang bertentangan dengan Pasal 66C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ia juga mengingatkan bahwa tayangan sinetron tersebut beresiko mempengaruhi masyarakat melakukan perkawinan usia anak, kekerasan seksual, dan TPPO.

“Jika nanti ditemukan kasus serupa di lapangan dan setelah digali peristiwa tersebut merupakan bentuk imitasi dari tayangan yang disiarkan oleh Indosiar, maka pihak Indosiar dapat dipidanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,”  kata Nahar. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.