FPL Tagih Komitmen Negara dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

Yovie Wicaksono - 20 December 2019
Salah Seorang Peserta Dialog RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Memberikan Dukungan Terhadap Pengesahan RUU PKS. Foto : (Super Radio/Nirwasita Gantari)

SR, Surabaya – Forum Pengada Layanan (FPL) wilayah Jawa Timur dan Bali menagih komitmen negara dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dengan disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) di tahun 2020.

“Keterdesakan mendorong RUU PKS masuk dalam Prolegnas prioritas di 2020-2024 ini menjadi hal yang tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujar Dewan Pembina Nasional FPL, Nunuk Fauziyah di Surabaya, Kamis (19/12/2019).

Berdasarkan laporan yang diterima dari lembaga pemberi layanan penanganan korban kekerasan perempuan yang tergabung dalam FPL, tercatat 1290 kasus kekerasan seksual di 2018 secara nasional yang mencakup 9 bentuk kekerasan seksual.

“Kasus tertinggi adalah perkosaan, yakni 846 kasus serta 331 kasus pelecehan seksual,” ujarnya.

Dari data tersebut, hanya 40 persen kasus kekerasan seksual yang dilaporkan ke Polisi dan dari 40 persen tersebut hanya 10-15 persen yang berlanjut ke Pengadilan.

“Terbatasnya pengaturan kekerasan seksual dalam KUHP baik aturan materiil maupun formil menjadi penyebab utama kasus kekerasan seksual tidak dapat diteruskan ke Pengadilan,” imbuh Direktur WCC Jombang, Palupi Pusporini.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar RUU PKS segera disahkan, karena didalamnya mengatur sembilan jenis kekerasan seksual, yakni, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan aborsi, pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan pelacuran, perbudakan dan penyiksaan seksual.

Selain itu, RUU PKS juga memuat hukum acara yang dapat membantu penegak hukum membuktikan kekerasan seksual.

“Serta melindungi hak-hak korban dan keluarganya, juga mengatur pencegahan kekerasan seksual,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Savy Amira Siti Mazdafiah mengatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar RUU tersebut segera disahkan, salah satunya melalui lobi politik kepada partai yang ada di DPR.

“Kami terus yakinkan kepada pihak partai, karena ini demi semua korban pelecehan seksual,” ujar Siti.

Sekedar informasi, data dari Komnas Perempuan memperlihatkan selama tiga tahun terakhir (2016-2018) tercatat sebanyak 16.943 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.