Fira, Perempuan Difabel Tuban Melawan Stigma

Yovie Wicaksono - 11 December 2020
Fira Fitria (32) sedang menjalankan aktivitas kesehariannya. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Menjadi perempuan difabel tidaklah mudah. Ada kerentanan ganda, sebagai perempuan dan penyandang disabilitas. Mereka akan mengalami stigma dan diskriminasi dari lingkungan terdekat.

Fira Fitria (33), penyandang disabilitas fisik (Celebral Palsy jenis Spastic) adalah salah satu contohnya. Saat menginjak usia sekolah, mulai dari taman kanak-kanak (TK) sampai Kuliah berbagai diskriminasi dialaminya.

“Saat akan memasuki Sekolah Dasar (SD), hampir semua SD di Tuban tidak menerima karena kondisi saya,” kata Fira kepada Super Radio, Jumat (11/12/2020).

Fira memilih untuk tidak menyerah dan pasrah, melainkan terus menumbuhkan semangat di dalam dirinya. Mulai dari berproses dalam penerimaan diri sebagai seorang difabel, menciptakan sebuah keikhlasan, hingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

“Dari proses penerimaan diri itu, seiring dengan berjalannya waktu pasti nanti impact nya akan menjadikan rasa kepercayaan diri. Karena kita tidak merasa terbebani dengan kondisi ini, dengan keterbatasan ini, tapi kita menjalaninya dengan ikhlas, sehingga menimbulkan rasa syukur yang berlebih,” tandas perempuan yang kini tengah menempuh pendidikan S2 di salah satu universitas negeri di Surabaya.

Fira mengakui pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan sekitar. Dukungan tersebut, secara otomatis menjadi sebuah amunisi bagi penyandang disabilitas untuk lebih bisa mengoptimalkan dirinya agar bisa berdaya. Baik sebagai seorang difabel maupun masyarakat.

Memperjuangkan kesetaraan bagi disabilitas menurut Fira bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Bagaimana difabel bisa membuktikan, kemudian melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan bahwa disabilitas ada ditengah-tengah masyarakat.

“Bahwa kami adalah bagian dari masyarakat. Kami bukan sebuah kelompok minoritas yang terkucilkan, tapi kami juga bagian dari masyarakat. Jadi kami juga mempunyai kewajiban dan hak yang sama guna berkontribusi dan membangun negeri ini agar segala sesuatunya menjadi lebih baik,” tegasnya.

Tantangan dan hambatan yang dihadapi para difabel, lanjut Fira, adalah bagaimana menumbuhkan serta menciptakan lingkungan yang inklusif. Kemudian partisipasi masyarakat dari berbagai sektor yang harus bersinergi agar terwujudnya negara inklusif itu menjadi nyata.

“Memang di negara kita untuk menjadi negara inklusif itu masih jauh dari kata ideal, namun setidaknya di Indonesia ini sudah berproses dan berprogres ke arah yang lebih baik,” kata perempuan asal Tuban ini.

Hal tersebut terlihat dari beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Diantaranya PP tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dan PP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Kemudian PP tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, PP tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan, PP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, serta PP tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

“Ya harapannya kedepan, semoga dengan adanya PP tersebut segera bisa diimplementasikan dengan baik dan semoga kedepan Indonesia menjadi lebih inklusif,” tandasnya.

Perempuan difabel seperti Fira memang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Survei HWDI terhadap 55 responden perempuan disabilitas dengan rentang usia 15-65 tahun selama masa pandemi menunjukkan, sebanyak 80 persen mengalami kekerasan berbasis gender. Kebanyakan kekerasan yang dialami adalah diskriminasi, pelecehan seksual, dan psikis. Banyak juga perempuan disabilitas yang mengalami penipuan. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.