DPRD Surabaya Dorong Peran RT, RW dan LPMK Lebih Optimal

Yovie Wicaksono - 20 October 2021
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono bersama Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono (kemeja putih) saat reses di kawasan Asem Jajar, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Selasa (19/10/2021). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Pada April 2021 lalu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menaikkan biaya operasional untuk Ketua RT, RW, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di wilayah setempat. 

Dimana Ketua RT yang semula menerima biaya operasional sejumlah Rp 550 ribu tiap bulan, kini menjadi Rp 1 juta. Berikutnya, untuk  RW semula tiap bulan menerima Rp Rp 600 ribu, kini menjadi Rp 1,250,000 dan untuk LPMK yang semula Rp 700 ribu  menjadi Rp 1,5 juta.

Kenaikan biaya operasional itu sebagai bentuk apresiasi dan penyemangat agar ke depan dapat lebih menyayangi, menjaga serta maksimal dalam menjalankan tugasnya di tingkat RT, RW dan kelurahan.

Bahkan, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mengatakan, Pemkot Surabaya akan melengkapi RT, RW maupun LPMK sarana prasarana seperti laptop untuk memudahkan dalam melaksanakan tugasnya.

“Ditambahnya honor itu maka pelayanan pengurus kampung, RT/RW dan LPMK kepada masyarakat harus semakin optimal lagi, apalagi mereka akan dilengkapi dengan sarana prasarana lain oleh Pemkot Surabaya karena tugas RT dan RW itu akan sangat banyak di era pembangunan kepemimpinan Eri – Armuji,” tandasnya, Selasa (19/10/2021).

Sementara itu, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono menilai sejauh ini peran RT, RW dan LPMK sudah maksimal.

“Kalau berbicara maksimal, sebenarnya sejak Covid-19 kemarin mereka (RT, RW, LPMK) sudah maksimal, cuma mungkin yang harus dievaluasi itu tidak semua RT paham IT, mungkin harus ada Bimtek dari Pemkot untuk berkumpul sendiri dalam hal penyampaian program atau updatenya, sehingga rapat-rapat RT itu tidak selalu dari kelurahan, tapi sekali-kali RT juga diundang langsung dalam rangka sosialisasi atau pembekalan,” ujar pria yang akrab disapa Bulek ini usai menggelar reses di kawasan Asem Jajar, Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Surabaya, Selasa (19/10/2021).

Menurut Bulek, RT, RW, LPMK merupakan ujung tombak dan harus paham terkait IT dan alur-alur program sehingga warga bisa langsung ke RT untuk mendapatkan jawaban atau solusi atas setiap permasalahannya.

Sependapat dengan Adi Sutarwijono, sekalipun peran RT, RW dan LPMK sudah dinilai maksimal, Bulek terus mengingatkan agar para pengurus tersebut lebih mengutamakan kepentingan warganya dan mengesampingkan keinginan pribadi.

“Mereka tidak boleh pandang bulu dalam melayani warganya, harus dilengserkan segala bentuk kepentingan pribadi. Kemudian setidaknya RT harus punya rapat-rapat RT, karena sudah ada anggaran untuk mensosialisasikan dan tenaga mereka itu sudah dihargai oleh Pemkot,” tandasnya. (fos/red) 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.