DPM dan PTSP Jatim Dimerger, Khofifah Optimistis Layanan Perizinan Lebih Mudah dan Dorong Peningkatan Investasi Jatim

Yovie Wicaksono - 12 June 2019
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) berencana melakukan perubahan struktur perangkat daerah dengan menggabungkan Dinas Penanaman Modal (DPM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi satu dinas. PTSP Provinsi Jawa Timur yang kini masih berbentuk UPT akan dimerger menjadi satu dengan DPM menjadi DPM-PTSP.

Langkah ini, dikatakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan mendorong kemudahan akses, memberikan perlindungan usaha, dan mempercepat proses pengurusan izin maupun non izin di Jawa Timur.

Hal itu ditegaskan Khofifah dalam penyampaikan Nota Penjelasan Gubernur Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang perubahan kedua atas Perda Provinsi Jatim No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di DPRD Provinsi Jatim, Rabu (12/6/2019).

“Perubahan struktur ini sesuai dengan Permendagri No 100 Tahun 2016. Yang terkait perubahan struktur Dinas Penanaman Modal yang sekarang di-merge (digabung) menjadi DPM-PTSP. Yang tadinya menangani empat bidang diubah menjadi tujuh bidang,” kata Khofifah.

Khofifah berharap, perubahan ini akan meningkatkan iklim usaha dan investasi di Jawa Timur. Sebab pelayanan perizinan dan non perizinan di Jawa Timur dipastikan akan menjadi lebih cepat, lebih mudah dan lebih memberikan perlindungan.

“Jadi nanti akan menjadi satu dinas, satu komando. Dengan kemudahan akses yang ditawarkan, kami harap ke depan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bisa lebih banyak di Jatim,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah menyebutkan UPT PTSP Jatim menangani 210 jenis perizinan dari 19 lintas sektor. Pada 2018 total ada sebanyak 24.586 izin dan non izin yang diterbitkan, dengan total investasi sebesar Rp 23,54 trilliun.

“Persentase penerbitan izin di Jatim yang terbesar pertama adalah sektor kesehatan, angkanya sampai 55,77 persen. Kedua ada sektor energi dan sumber daya mineral sebesar 11,39 persen. Baru di bawahnya ada sektor peternakan, pendidikan dan ketenagakerjaan,” ucap wanita yang juga sempat menjabat sebagai Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini.

Ke depan DPM dan PTSP Jatim akan melaksanakan tugas di 7 bidang, yaitu bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, bidang penanaman modal, bidang pengendalian pelaksanaan modal, bidang pengolahan data dan informasi penanaman modal, bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, bidang kerja sama dan pembiayaan penanaman modal, bidang humas pengaduan, kebijakan dan pelaporan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal – PTSP Provinsi Jawa Timur Aris Mukiyono mengatakan, saat ini memang sudah nomenklatur DPM – PTSP. Akan tetapi untuk masalah perizinan dilakukan oleh UPT PTSP yang kantornya ada di Jalan Pahlawan Surabaya. Dengan adanya raperda ini, maka UPT akan dihapus dan digabung menjadi satu dengan DPM-PTSP.

“Kalau kami mengusulkan adanya bidang khusus yang bisa mewadahi untuk sistem Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Selama ini belum ada yang mewadahi khusus untuk urusan tersebut,” kata Aris.

Selain itu juga terkait pelayanan pengaduan sistem usaha di Jawa Timur. Senada dengan Gubernur Khofifah, ia juga optimistis bahwa adanya merger tersebut akan mempermudah sistem perizinan dan kemudahan usaha di Jawa Timur. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.