SR, Malaysia – Guna mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), Pemerintah Malaysia telah memberlakukan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) atau Movement Control Order (MCO) sejak 18 Maret 2020 yang lalu hingga 28 April 2020. Melihat perkembangan terkini, sangat besar kemungkinan PKP tersebut akan kembali diperpanjang hingga situasi betul-betul aman dan terkendali.

Pemberlakuan PKP ini berimbas kepada ribuan bahkan jutaan Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia terutama yang bekerja di sektor bangunan, perkebunan, perladangan, pramusaji, petugas kebersihan, dimana mayoritas mereka ini berstatus sebagai tenaga kerja harian lepas. 

Ketika perusahaan-perusahaan tempat WNI/PMI bekerja ditutup dalam rangka penerapan PKP, maka otomatis WNI/PMI tersebut kehilangan pekerjaan juga sehingga hilang pula sumber pendapatan mereka. 

Melihat hal tersebut, Aliansi Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera memberikan bantuan kepada seluruh PMI yang mengalami kesulitan, baik melalui mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) ataupun mekanisme lain.

Abdul Rahman dari  Gusdurian Malaysia yang tergabung dalam Aliansi Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia mengatakan, saat awal PKP diterapkan, WNI/PMI terdampak mungkin masih dapat bertahan dengan mengandalkan sedikit uang tabungan untuk membeli kebutuhan hidup mereka sehari-hari, tetapi ketika PKP diperpanjang mereka mulai kebingungan karena pekerjaan tidak ada, uang tabungan sudah habis, mencari pinjaman tidak berhasil, bahkan untuk keluar rumah pun sangat terbatas. 

“Bahkan ada yang diusir oleh pemilik rumah kontrakan karena mereka tidak sanggup lagi membayar sewa bulanannya,” ujarnya melalui surat pernyataan sikap yang diterima Super Radio, Senin (20/4/2020).

Ia melanjutkan, selain itu juga ada keluarga yang terpaksa memakan daun singkong hanya untuk mengganjal perut, bahkan ada yang terpaksa memakan daging tikus oleh teman-temanya demi bertahan hidup, serta aneka kisah lain yang memperihatinkan.

Untuk itu, pihaknya juga mendesak pemerintah agar memfasilitasi WNI maupun PMI yang berada dalam keadaan darurat agar dapat pulang ke Tanah Air, dengan tetap mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku saat ini.

Selain itu juga meminta Duta Besar RI untuk Malaysia, Rusdi Kirana agar kembali ke Kuala Lumpur untuk hadir bersama masyarakat Indonesia di Malaysia. 

“Dalam kondisi krisis seperti saat ini kehadiran beliau amatlah dinantikan, agar dapat lebih gencar melakukan lobby-lobby diplomatic terhadap Pemerintah Malaysia agar krisis ini dapat segera teratasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia telah bekerjasama dengan KBRI/KJRI di Malaysia bergerak bahu membahu sejak awal PKP diberlakukan dengan berusaha menggalang dana bantuan dan ikut serta berjibaku mendistribusikan bantuan tersebut kepada WNI dan PMI yang sedang kesulitan. 

Bantuan tersebut berupa uang tunai dan ada pula yang langsung membelikan bahan-bahan makanan seperti beras, minyak masak, telur, mie instan, singkong, dan lainnya dengan terjun langsung kelokasi-lokasi pemukiman WNI/PMI yang terdampak tesebut, di berbagai daerah dan pelosok Malaysia.

Akan tetapi, berhubung jumlah PMI yang mengalami kesulitan tersebut sangat banyak, sementara sumber dana dan juga sumber manusia sangat terbatas, maka pihaknya merasa bahwa persoalan ini tidak mampu ditanggulangi sendiri.

“Kita semua menyadari jika permasalahan tersebut diatas tidak segera diatasi, maka krisis atau bahkan bencana kemanusiaan bisa saja terjadi. Lapar bisa menyebabkan orang bertindak di luar nalar. Ditengah situasi terjepit, seseorang bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum demi untuk bertahan hidup,” ujarnya.

“Hal ini tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya yang dapat mengganggu hubungan baik antar kedua negara, Malaysia dan Indonesia,” imbuhnya.

Sekedar informasi, Aliansi Organisasi-Organisasi Masyarakat Indonesia di Malaysia terdiri dari  PCI Muhammadiyah Malaysia,  PCI Nahdatul Ulama Malaysia,  ASSCHOL Malaysia, PASOMAJA Malaysia,  Gusdurian Malaysia,  Himaka Malaysia,  IKMA Malaysia,  Serantau Malaysia,  IWJ Korwil Malaysia, dan PERSABA Malaysia.

Kemudian  MP KAHMI Malaysia,  Masyarakat Ekonomi Syari`ah Malaysia,  GP. Anshor Malaysia,  Muslim KL & RW 7 Malaysia, BP KNPI Malaysia,  Peradaban Malaysia, Migrant Rescue Team Covid-19 Malaysia,  SPI Malaysia, dan  Forkommi Malaysia. (*/red)

Tags: Dampak Corona, Dampak virus corona, Ini Desakan Masyarakat Indonesia di Malaysia pada Pemerintah, pmi, Wni di malaysia