BDF Diharapkan Kian Perkuat Demokrasi di Tengah Tantangan Pandemi Covid-19

Yovie Wicaksono - 10 December 2021
Ketua DPR RI Puan Maharani. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 yang digelar Kamis (9/12/2021). Ia berharap forum yang diinisiasi oleh Indonesia untuk membahas soal demokrasi di kawasan Asia Pasifik dapat menjawab tantangan global yang ada saat ini.

“Covid-19 telah membawa dampak yang sangat besar bagi kemajuan demokrasi. Dan saya berharap BDF kali ini dapat semakin memperkuat demokrasi di tengah tantangan akibat pandemi, khususnya untuk negara-negara dikawasan,” kata Puan.

Di BDF ke-14, Kementerian Luar Negeri mengambil tema ‘Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic’. BDF sendiri merupakan forum antar-pemerintah negara-negara di Asia dan Pasifik untuk membahas berbagai aspek sistem demokrasi. 

“BDF menjadi wadah bagi negara-negara untuk berbagi pengalaman mengenai tata kelola pemerintahan yang baik dalam berdemokrasi. Lewat forum ini, negara yang hadir bisa saling belajar dan bertukar pikiran mengenai demokrasi,” sebut Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengatakan, tantangan demokrasi saat pandemi Covid-19 semakin besar dirasakan. Menurut Puan, berbagai prinsip demokrasi semakin sukit diterapkan mengingat adanya pembatasan-pembatasan.

“Kehidupan demokrasi menjadi lebih sulit diterapkan, salah satunya untuk berkumpul menyampaikan pendapat. Penundaan pemilu juga telah terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak negara telah memberlakukan tindakan darurat yang membatasi kebebasan bergerak,” tuturnya.

Tantangan demokrasi lainnya saat ini adalah maraknya berita-berita bohong yang meningkatkan polarisasi. Hal tersebut dinilai dipicu oleh bertambahnya ketimpangan akses pendidikan dan ketidakadilan.

“Tantangan-tantangan ini menjadi ujian bagi ketahanan demokrasi. Maka kita harus mengambil pelajaran tentang bagaimana memperkuat ketahanan demokrasi,” ungkap Puan.

Ditegaskannya, demokrasi harus mampu menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Seperti di antaranya adalah dengan berkontribusi mengakhiri pandemi, mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperbesar akses pendidikan dan kesehatan.

“Memperkuat demokrasi berarti menerima partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan besar untuk rakyat dalam menyuarakan aspirasinya,” tegas Puan.

BDF kali ini tak hanya akan melihat dampak pandemi terhadap demokrasi secara langsung, namun juga akan berbicara mengenai ketidakadilan ekonomi dan sosial serta semakin meningkatnya angka kemiskinan. Puan mengatakan, diperlukan best practice tentang good governance selama krisis termasuk peran parlemen selama masa pandemi Covid-19.

“Meski banyak tantangan, termasuk soal keadilan vaksin, demokrasi tetapkan cara terbaik untuk mengakomodasi  berbagai pandangan di masyarakat, dan memfasilitasi dialog di antara masyarakat dengan latar belakang berbeda-beda,” katanya.

Selain BDF, forum internasional yang membahas soal demokrasi juga dihelat oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) pada 9-10 Desember 2021. Presiden AS Joe Biden akan beraudiensi dengan perwakilan dari negara-negara mitra utama AS, termasuk Indonesia, dalam acara bertajuk ‘The Summit for Democracy 2021’.

Puan menilai partisipasi Indonesia terkait demokrasi dan HAM pada Biden’s Democracy Summit dapat semakin menumbuhkan eksistensi Indonesia di mata negara-negara besar. 

“Kita punya peran penting untuk berbicara mengenai isu demokrasi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Dan forum ini menjadi kesempatan untuk Indonesia melakukan aksi bersama negara-negara maju menghadapi tantangan demokrasi di seluruh dunia saat ini,” papar mantan Menko PMK itu.

Puan berharap berbagai forum internasional terus membawa isu peningkatan demokrasi. Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun baru-baru ini juga dihelat sebagai pembicara yang membahas soal demokrasi dalam forum parlemen dunia, Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol.

“Sebagai penjaga demokrasi,  Parlemen harus berada di depan dalam upaya memperkuat demokrasi. Dan parlemen harus tetap mengedepankan aspirasi rakyat dalam upaya melewati berbagai krisis yang melanda dunia,” kata Puan. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.