Bahas Raperda Pengembangan Ponpes, Pansus Sowan ke PWNU Jatim

Yovie Wicaksono - 6 April 2021
Bahas Raperda Pengembangan Ponpes, Pansus Sowan ke PWNU Jatim, Selasa (6/4/2021). Foto : (Super Radio/Hamidia Kurnia)

SR, Surabaya – Dalam rangka menyerap aspirasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Pondok Pesantren (Ponpes), Panitia Khusus (Pansus) DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan ke Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Selasa (6/4/2021).

Wakil Rois Syuriah PWNU Kyai Anwar Iskandar memberikan apresiasi atas kunjungan ini. “Ketika antara pengguna dan user itu bisa bertemu itu sesuatu yang baik sekali, harus dihargai, dan itu perlu ditindak lanjuti, bahkan kami sangat terbuka untuk terus bisa menerima bapak dan ibu wakil rakyat untuk mendengar aspirasi kami,” katanya, Selasa (6/4/2021).

Dalam pertemuan ini, Kyai Anwar juga menyampaikan keresahan pada beberapa poin yang terdapat dalam Perda tersebut, diantaranya mengenai perizinan yang rumit, dan pemerintah yang dianggap terlalu jauh melakukan intervensi pada Pondok Pesantren.

“Dalam perizinan ini terlalu rumit sampai misal tanah itu harus bersertifikat, ber IMB, sesuatu yang amat menyulitkan. Selain itu pondok pesantren kan dari dulu itu lembaga pendidikan yang mandiri dari kurikulum dan pengelolaanya, jadi jika semua diintervensi bisa terjadi salah paham,” ucapnya.

Ia mengatakan, jika nantinya dilakukan intervensi, maka akan terjadi salah paham antara pesantren dengan pemerintah. Menurutnya, intervensi boleh dilakukan jika memang ada pesantren yang memiliki indikasi atau bukti tidak setia dengan NKRI dan Pancasila, apalagi kalau terpapar aktivitas-aktivitas intoleran hingga terorisme.

Sehubungan dengan hal itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari yang tergabung dalam anggota panitia khusus menjelaskan, maksud dari Raperda ini adalah untuk pengembangan bukan intervensi ajarannya.

“Maksud dari Raperda ini kan pengembangan, jadi ajaran agama Islamnya tidak kita intervensi. Kita hanya mengingatkan bahwa peraturan hukum positif adalah mempertahankan NKRI dan Pancasila yang harus jadi bagian dari ideologi pondok pesantren, untuk kesatuan NKRI,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Perempuan yang akrab disapa Tari ini mengatakan, pondok pesantren tidak perlu khawatir, karena isi dari Raperda lebih kepada pelatihan, fasilitasi, pengembangan ekonomi, serta jaringan ekonomi untuk membangun ekonomi kemandirian, agar nantinya Sumber Daya Manusia (SDM) dapat lebih siap dan setara dengan pendidikan lainnya.

Sedangkan anggota Komisi A DPRD Jatim Andy Firasadi yang hadir dalam pertemuan tersebut menambahkan, penyusunan Raperda ini bertujuan memastikan pondok pesantren dapat memberikan dukungan secara optimal terhadap pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Hanya saja nantinya diberikan batasan untuk mencegah adanya bibit paham radikal yang justru akan menghancurkan nilai-nilai kebangsaan NKRI.

Dalam kegiatan Pansus ini, PDI Perjuangan melibatkan seluruh komisi DPRD untuk menyatukan pemikiran dan bersinergi dalam memberikan gagasan-gagasan di Raperda.

“Diharapkan komisi-komisi bisa bersinergi da meletakkan gagasan pikirannya ke dalam Raperda itu. Jadi lengkaplah pemikiran dari seluruh komisi. Kalau dari komisi yang saya bidangi, saya akan perjuangkan ideologi itu harus selesai 100 persen,” katanya.

Andy mengatakan siap mengawal perkembangan Raperda mulai dari berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait selisih perbedaan data dengan pihak Rabithahtul Ma’ahid Islamiyah (RMI) sebesar 6.869 pondok pesantren, hingga fungsi anggaran, monitoring, serta implementasi dari Pemprov Jatim.

“Yang ingin dicapai oleh DPRD pertama ya tentang kesetaraan, karena masih ada data yang berbeda dari Kemenag dan RMI dimana data Kemenag 5131 sementara dari RMI ada 12000 nah ini yang harus jelas. Pesantren mana yang harus kita back up, kalau kita mem back up sementara pesantren di dalam perjalanan kedepannya ajarannya tidak memperkuat nilai – nilai kebangsaan kita ya gak ada gunanya,” tandasnya.

Sebagai informasi, kunjungan yang dilakukan oleh DPRD Jatim ini telah dilakukan di tiga lembaga Islam terbesar di Jatim yakni, LDII, PWNU, serta Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWMM). (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.