SR, Surabaya  – Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Budi Leksono menyoroti permasalahan perizinan yang lambat sehingga bisa menghambat berbagai aktivitas, termasuk investasi, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.

“Dari data dan analisis yang ada, keterlambatan proses perizinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain regulasi yang rumit dan tumpang tindih, koordinasi yang buruk antar instansi terkait, kekurangan sumber daya, praktik birokrasi yang tidak efisien dan kurangnya transparansi,” katanya.

Ia mengatakan, dampak dari keterlambatan proses perizinan sangat signifikan, termasuk hambatan investasi, penghambat pertumbuhan ekonomi, kehilangan potensi pendapatan daerah, dan kekecewaan masyarakat.

“Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis, seperti penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, penerapan sistem perizinan dalam jaringan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang melibatkan organisasi paling kecil seperti RT, RW, kelurahan serta kecamatan,” ucapnya.

Dengan demikian, kata dia, diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kepuasan masyarakat.

“Pemerintah segera mengatasi permasalahan keterlambatan proses perizinan yang saat ini menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan melakukan penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi, dan penerapan sistem perizinan dalam jaringan diharapkan proses perizinan dapat berjalan lebih efisien dan transparan dengan melibatkan semua elemen masyarakat,” katanya. (*/ant/red)

 

 

Tags: Budi  Leksono, DPRD Surabaya, investasi, regulasi berbelit, superradio.id