Anak PMI Rentan Alami Kekerasan

Yovie Wicaksono - 6 November 2019
Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung, Winny Isnaini dalam Bimtek SDM Penyedia Layanan Provinsi Tahun 2019 di Surabaya, Selasa (5/11/2019). Foto : (Super Radio/Nirwasita Gantari)

SR, Surabaya – Anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Tulungagung, Winny Isnaini kepada Super Radio, Selasa (5/11/2019).

“Karena anak-anak yang jauh dari pengasuh itukan istilahnya mereka tidak punya kelengkapan, mungkin bisa jadi mereka gampang percaya pada orang-orang yang belum tentu berniat baik padanya. Atau karena dia tidak memiliki figur yang baik,” ujarnya.

Dikatakan, tidak menutup kemungkinan kekerasan terjadi ketika anak tersebut dalam pengasuhan kerabat yang dimana kemudian justru mengekspoitasi sang anak.

“Ada beberapa kasus anak PMI yang mengalami kekerasan seksual dari kerabatnya sendiri, seperti suami tantenya. Orang selalu mengatakan itu tidak mungkin terjadi, selalu menafikkan kerentanan itu dan dianggap tabu untuk membicarakan itu sebagai kerentanan,” imbuhnya.

Saat ini, ada sekitar 60 persen dari ratusan anak dengan background anak PMI yang didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA).

“Tahun berapa itu 80 persen dari klien P2TPA itu backgroundnya anaknya buruh migran, sekarang 60 persen dari ratusan anak. Memang kita sudah banyak masuk Guru BK untuk konseling kelompok dengan keluarga anak-anak PMI dan sudah berjalan 4 tahun. Jadi mungkin sudah berkurang kerentanannya,” katanya.

Winny mengatakan, jika anak pernah menjadi korban kekerasan seksual, maka permasalahan kerentanannya harus dipenuhi.

Misalnya memberikan kapasitas kepada keluarganya, adanya jaminan kesejahteraan, dampingan psikologi, dan orang tua juga dikapasitasi secara parenting.

Mengenai masalah lama proses pendampingan, Winny mengatakan hal tersebut tergantung pada beratnya kasus.

“Ada yang tiga bulan terminasi (selesai pendampingan), ada yang dua tahun belum terminasi, tergantung beratnya kasus. Trauma itu akan membayangi seluruhnya, bahkan pada korban-korban tertentu trauma bisa memunculkan dia menjadi pelaku,” tandasnya.

Sekedar informasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (P3AK) Provinsi Jawa Timur menggelar Bimtek SDM Penyedia Layanan Provinsi Tahun 2019 di Surabaya, Selasa (5/11/2019).

“Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penyedia Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di tingkat Provinsi,” ujar Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Dinas P3AK Provinsi Jatim, Hari Chandra Novianto.

Acara tersebut dihadiri oleh 40 orang dari Jejaring Penyedia Layanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk lima Organisasi Wanita yang mempunyai Layanan Korban. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.