Agatha Dorong Upaya Pengoptimalan Wisata Sejarah Kawasan Peneleh

Yovie Wicaksono - 3 November 2021

SR, Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Agatha Retnosari mendorong upaya pengelolaan cagar budaya yang sebelumnya masih belum maksimal di kawasan Peneleh,  Surabaya.

Agatha mengungkapkan, hingga saat ini kawasan kampung tua yang sarat akan sejarah ini belum masuk dalam daftar rencana induk pariwisata provinsi. Maka dirinya akan mendorong hal tersebut melalui usulan peraturan daerah (Perda). 

Ia pun membuka lebar kesempatan bagi para pemerhati sejarah budaya untuk ikut andil dalam mewujudkan Perda tersebut melalui hearing di komisi B DPRD Jatim.

“Jadi saya mengusulkan ke teman-teman kalau misalkan mereka bersedia, saya ajak mereka melakukan hearing ke DPRD Provinsi, khususnya ke komisi B. Mereka yang tahu kondisi di lapangan, jadi mereka yang tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan,” ucapnya saat bertemu komunitas Begandring Soerabaia dalam reses, Selasa (2/11/2021).

Tidak berhenti sampai disitu, dirinya juga akan mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Kawasan Sejarah, yang nantinya dapat membantu masyarakat mulai dari sisi pengelolaan objek wisata, hingga koordinasi ke pemerintah. 

“Ini kan sudah bergerak baik dari komunitas maupun masyarakat, Maka kita sebagai pemerintah fungsinya membuat regulasi supaya bisa melindungi, jadi harapannya yang merasakan keuntungan dari wisata itu bukan korporasi besar tetapi lebih kepada rakyat di daerah itu,” ujarnya.

Sementara itu, anggota komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina yang turut hadir dalam acara tersebut menambahkan, dari kegiatan berbagi aspirasi dengan komunitas Begandring dapat menjadi tambahan usulan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait revisi Perda Cagar Budaya di Surabaya. 

“Ini bagi saya kesempatan yang baik ketika mbak Agatha melakukan reses dengan topik itu. Saya memang butuh masukan, aspirasi teman-teman pegiat sejarah. Karena komisi D Kota Surabaya ini kan masih ada Pansus Raperda Cagar Budaya,” kata Dyah.

“Saya yakin kalau sebuah cita-cita baik pemerintah atau warga bisa disatukan dari berbagai sisi itu akan makin kuat. Kalau pemerintah hanya membuat aturan tapi warga tidak dilibatkan, nanti berjalannya juga akan timpang,” lanjutnya.

Sebelumnya, dalam reses tersebut, komunitas Begandring telah menyampaikan keluh kesah  terkait kurangnya perhatian pemerintah terhadap kawasan bersejarah di Kota Pahlawan.

“Ketika ada Perda itu, apapun yang ada di kota ini terkait dengan warisan budaya itu harus tersentuh dengan pengelolaan hingga pemanfaatan. Kalau belum ada Perda itu, maka sifatnya hanya sebatas cagar budaya yang perlu adanya pelestarian, tapi belum bisa cara pada satu tingkat pemanfaatan,” ucap Koordinator Begandring Soerabaia, Nanang Purwono. (hk/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.