10 Hari PPKM di Surabaya, Begini Evaluasinya

Yovie Wicaksono - 20 January 2021
Ilustrasi. Foto : (Antaranews)

SR, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sejak 11 Januari 2021 hingga 25 Januari 2021 mendatang guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Kepala Satpol PP Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, berbeda dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sempat dilakukan di Surabaya pada tahun lalu, dalam PPKM kali ini kegiatan masyarakat masih bisa dilakukan, namun dengan pembatasan, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019.

“Salah satunya adalah di pusat perbelanjaan dan Mall yang dibatasi sampai pukul 19.00 WIB, untuk kegiatan masyarakat yang lainnya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 yakni dibatasi sampai pukul 22.00 WIB. Kegiatan diluar itu akan kita lakukan penindakan terkait jam operasional,” ujarnya, Rabu (20/1/2021).

Dalam kurun waktu 10 hari diberlakukannya PPKM di Kota Pahlawan, Eddy mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar masyarakat sudah memahami terkait protokol kesehatan, hanya saja hingga kini masih ada saja pelanggaran yang ditemui dilapangan, baik perseorangan maupun usaha.

“Evaluasinya memang masih kita temukan, walaupun sudah menurun, terkait pelanggaran tidak memakai masker, adanya kerumunan. Untuk jam malam sudah mulai dipatuhi, cuma ya masih ada warung yang masih buka dan kita lakukan penindakan dan edukasi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga masih menjumpai usaha cafe dan restoran yang masih belum bisa melakukan filterisasi jumlah pengunjung. Dimana kapasitas pengunjung dibatasi 25 persen.

“Pelanggaran restoran paling banyak adalah mereka sulit untuk mencegah terjadinya kerumunan, mungkin mereka takut kehilangan pelanggan. Dan itu akan kita lakukan pengawasan,” tandasnya.

Eddy mengatakan, sampai hari ini total pelanggaran yang tercatat di Satpol PP dan BPB Linmas Kota Surabaya sudah mencapai 1500 pelanggaran untuk perorangan. Sebanyak 51 pelanggaran jam operasional dan 14 lokasi hiburan malam yang dilakukan penindakan.

Dalam pelanggaran ini, pihaknya memberikan sanksi administratif mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, paksaan pemerintahan (penyitaan KTP, pembubaran kerumunan, penutupan sementara kegiatan/penyegelan atau paksaan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan), denda adminisratif hingga pencabutan izin.

“Untuk perorangan, kalau mereka masih nongkrong dan menciptakan kerumunan maka akan kita bubarkan, kerumunan juga kita bisa kenakan denda administrasi sebesar 150ribu, dan kalau dia tidak membawa KTP akan kita bawa ke kantor Satpol PP/kantor Linmas/kantor kecamatan untuk dilakukan penindakan,” ujarnya.

Sementara untuk besaran denda administratif bagi pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab atau penyelenggara tempat dan fasilitas umum terbagi dalam empat kategori, yakni usaha mikro sebesar Rp. 500.000, usaha kecil sebesar Rp. 1.000.000, usaha menengah sebesar Rp. 5.000.000, dan usaha besar Rp. 25.000.000.

Setelah adanya evaluasi PPKM tersebut, Eddy mengatakan, pihaknya akan melakukan peningkatan pengawasan dengan melibatkan seluruh institusi terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang diperbolehkan dan tidak, serta pembatasan-pembatasan pada beberapa kegiatan masyarakat.

“Minimal kita meminta kepada masyarakat sederhana saja, yakni mematuhi terkait dengan PPKM dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2020 ini. Baik itu jam malam, protokol kesehatan, dan tidak menciptakan kerumunan. Kita mohon kepada masyarakat kalau tidak perlu dan tidak penting, cukup dirumah saja, tidak usah keluar rumah. Karena mobilitas masyarakat juga akan berpengaruh pada penularan Covid-19,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.