Tekan Inflasi, Khofifah Minta Bupati dan Wali Kota Sering Blusukan

Yovie Wicaksono - 21 February 2023

SR, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memimpin High Level Meeting (HLN) dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Bersama Forkopimda Jawa Timur di JW Marriott Hotel Surabaya, Senin (20/2/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolda Jatim beserta jajaran Kapolres dan Kapolresta,  Pangdam V Brawijaya beserta jajaran Kodim, Bupati dan Walikota.

Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan, inflasi tidak termanage, terkendali dan tertangani dengan baik, akan berdampak pada angka kemiskinan di masing-masing daerah. 

“Kegiatan ini sangat penting untuk mensinkronkan langkah – langkah kepala daerah untuk membangun sinergitas dalam pengendalian inflasi. Untuk itu kami meminta agar bupati dan wali kota agar sering sering blusukan mengetahui perkembangan pasar,” terangnya.

Dikatakannya, inflasi gabungan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jatim masih berada diatas sasaran, namun tekanan tercatat melandai. IHK di Jatim pada periode Januari 2023  tercatat sebesar 6,41 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 6,52 persen (yoy) dan lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 5,28 persen (yoy). 

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengungkap soal naiknya harga beras. Jatim sebagai lumbung pangan tengah mengalami krisis stok beras di lapangan. Padahal, Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan stok beras di Jatim surplus 3,1 juta ton. 

Fenomena kelangkaan beras tersebut membuat Khofifah geram. Khofifah menegaskan diskusi ini ‘agak serius’ pada momen tersebut.

Ia mendorong setiap daerah mempersiapkan stockist di area pasar-pasar rakyat untuk menampung beras. Stockist semacam ini sudah berdiri di Surabaya, Malang Raya dan Gresik. “Kalau ada kebutuhan maka tidak perlu lagi menggerakkan dari Kantor Bulog,” katanya. 

Keberadaan stockist tersebut dinilai mampu menstabilkan harga jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Khofifah pun meminta bupati maupun wali kota memberikan intervensi secara proaktif lewat cara tersebut. Apalagi, jika mereka bisa mempersiapkan dukungan transport sebagaimana tiga wilayah di atas.

Intervensi program stockist yang telah berjalan berlangsung hingga minggu ketiga Februari. Karena pada Februari minggu ketiga, petani padi sudah memasuki musim dengan prediksi hasil 60.000 ton beras. Kemudian pada minggu keempat, potensi panen sebesar 70.000 ton beras dan Maret 1.050.000 ton beras. 

Khofifah menambahkan, perlunya sinergitas antara Satgas Pangan dan Persatuan Penggilingan Padi (PERPADI) dalam upaya mitigasi terhadap berbagai harga bahan pokok di seluruh daerah.

Koordinasi dengan PERPADI bertujuan untuk memonitoring stok padi masing-masing penggilingan guna mengukur kekuatan suplai beras.

Penggilingan memiliki stok selama 30 hari dalam keadaan normal. Namun tidak dengan kondisi saat ini. Tercatat pada Januari atau awal tahun, stok penggilingan hanya kuat memasok beras selama 2-3 hari saja.

Ketika mendengar informasi stok tersebut habis, kata Khofifah, Pemprov Jatim langsung melakukan koordinasi intensif dengan Bulog. Menurut gubernur, posisi Bulog saat ini bukan lagi buffer stock pangan nasional. Ia merinci, market share Bulog hanya berada di kisaran angka 5-7 persen dan kemudian mengalami perluasan sampai 10 persen. 

“Kita harus paham betul bahwa kalau Bulog 10 persen, maka yang 90 persen adalah distributor,” tegas Gubernur.

Dalam HLM dan Rakor Pengendalian Inflasi ini, Khofifah memastikan telah melakukan berbagai ikhtiar dalam bidang ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Termasuk upaya agar petani mendapatkan kemudahan mengakses pembiayaan Alsintan. 

Gubernur juga menelurkan sejumlah poin-poin arahan penting. Antara lain Pemerintah Provinsi Jatim, Pemkab dan Pemkot bersama Satgas Pangan harus melakukan sinergi dan koordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor dan Perum Bulog agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim. 

Kedua, memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia cadangan beras pemerintah sebagai CBP (Cadangan Beras Pemerintah) tidak boleh kurang dari 1,2 juta ton. 

Secara on-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi. 

Berikutnya, digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya food station, peningkatan kerjasama antar daerah dan pelaksanaan operasi pasar dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kabupaten/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga yang signifikan dan optimalisasi penggunaan BTT untuk subsidi ongkos angkut. (*/red)

Tags: , , , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.