Tanggapan Pakar Sosial Unair Soal PSBB di Surabaya

Yovie Wicaksono - 24 April 2020
Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Mustain. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) resmi berlaku di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik dan Sidoarjo pada Selasa, 28 April 2020.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.18 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam menangani Corona Virus Disease (Covid19) di Jatim serta Keputusan Gubernur No.188/202/KPTS/013/2020 tentang Pemberlakukan Pembatasan Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga (FISIP Unair) Prof Dr Mustain Drs., M.Si mengatakan kebijakan PSSB merupakan pilihan dan jalan tengah terbaik dan menguntungkan baik bagi negara, maupun masyarakat.

Hal itu didasarkan pada pertimbangan kondisi masyarakat Indonesia yang berkultur agraris yang biasanya penuh kebersamaan (komunal), bukan individual dan soliter seperti masyarakat negara-negara Eropa dan negara China.

“Untuk kasus di Indonesia, kebijakan memutus rantai penularan Corona dengan PSBB merupakan pilihan sulit tetapi paling mungkin dilakukan. Tidak mungkin pakai lockdown karena faktor sosial, budaya, ekonomi,” ujar Prof Mustain.

“Makanya, PSBB itu anggaplah lockdown count and count gitu kan, yang prinsipnya itu membatasi mobilitas orang, menjaga jarak antar orang agar orang tidak berkumpul dan berkomunikasi, paling tidak dua minggu,” imbuhnya.

Agar pelaksanakan PSBB efektif, Prof Mustain menuturkan harus ada prakondisi, pengkondisian, dan kesiapan, baik aparatur penegak maupun masyarakat. Menurutnya, masyarakat harus diberikan pemahaman melalui sosialisasi yang baik sehingga betul-betul mengerti tentang bagaimana ganasnya Covid-19.

“Semua perkantoran, kecuali kantor-kantor tertentu yang melayani kepentingan dasar masyarakat masih dibuka dengan terbatas. Kebijakan PSBB memang mengekang dan karena itu sangat tidak enak. Tetapi untuk kepentingan bersama, kebijakan yang pahit harus diterima semua pihak selama dua minggu. Untuk itulah, maka diperlukan kesiapan masyarakat maupun aparatur penegak PSBB di lapangan,” terangnya.

Ia mengatakan, dengan kesiapan implementasi PSBB yang bagus, suka atau tidak suka, tidak ada lagi alasan orang untuk keluar rumah. Untuk itu, PSBB harus ditegakkan dengan tegas dan jelas, dan jika perlu, dengan keras. Semua itu akan dapat dilakukan manakala semua kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, sudah dipenuhi setidaknya selama diberlakukannya PSBB.

Prof Mustain mengatakan bahwa PSBB yang sudah dilakukan di Jakarta dapat dijadikan rujukan untuk pembelajaran. “Kita perlu waktu beberapa hari untuk persiapan itu. Misalnya, mengidentifikasi dan memetakan kondisi eksisting warga miskin yang perlu mendapat bantuan melalui camat, lurah, RT, RW. RT mencatat kebutuhan warga miskin di lingkungannya, kemudian data disetorkan ke RW, RW menyetorkan ke lurah, sampai ke kepala daerah,” ucap Prof Mustain.

“Dengan persiapan yang baik, semua orang akan tinggal di rumah. Tidak ada alasan keluar rumah dengan alasan bekerja. Kalau toh harus keluar rumah, harus jelas alasannya dan seijin RT,” tambahnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.