Sebagai Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas, BPK dan DPR Terima Laporan Hasil Peer Review Tahun 2019

Yovie Wicaksono - 20 August 2019
Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Wakil Ketua DPR menerima Laporan Hasil Peer Review dari Tim Peer Review BPK Tahun 2019, pada Selasa (20/8/2019). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan Wakil Ketua DPR menerima Laporan Hasil Peer Review dari Tim Peer Review BPK Tahun 2019. Peer review merupakan salah satu mekanisme BPK sedunia untuk menjamin pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan standar pengendalian mutu.

Wakil Ketua BPK, Bahrullah Akbar mengatakan, peer review dilakukan oleh BPK negara lain yang menjadi anggota Organisasi Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI). “Peer review dilakukan untuk menjawab pertanyaan, siapakah yang mengaudit BPK dan sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah,” katanya, Selasa (20/8/2019).

Peer review ini dilaksanakan dalam rangka  memenuhi amanat Pasal 33 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa untuk menjamin mutu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK sesuai dengan standar, sistem pengendalian mutu BPK ditelaah oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

Sejak tahun 2004 BPK telah melakukan peer review sebanyak 4 kali, yaitu pada 2004 oleh BPK Selandia Baru, pada 2009 oleh ARK Belanda, tahun 2014 oleh NIK Polandia, dan pada 2019 dilakukan oleh Tim Peer Review gabungan antara NIK Polandia, BPK Norwegia dan BPK Estonia.

Proses Peer Review Tahun 2019 ini telah dimulai dengan preliminary visit pada 28 Januari – 1 Februari 2019, dilanjutkan dengan Field Work I di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada 25 – 29 Maret 2019, Field Work II di BPK Perwakilan Provinsi Bali dan Kantor Pusat BPK pada 20 – 24 Mei 2019. Proses penyusunan laporan Peer Review di Warsawa Polandia pada bulan Juli – Agustus 2019.

“Sesuai dengan nota kesepahaman antara BPK dengan Tim Peer Review Tahun 2019 bahwa laporan Peer Review Tahun 2019 diserahkan kepada Pimpinan BPK dan sekaligus diserahkan kepada DPR sebagai pemangku kepentingan utama BPK dalam rangka lebih meningkatkan transparansi dan  akuntabilitas,” kata Bahrullah. (ns/red)

 

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.