Pakar Hukum Unair : Crazy Rich Sasaran Empuk Sri Mulyani

Yovie Wicaksono - 22 March 2022
Ilustrasi

SR,Surabaya – Pakar Hukum Universitas Airlangga (Unair) Indrawati berpendapat crazy rich akan menjadi sasaran empuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dikatakan, rencana Sri Mulyani untuk memburu pajak crazy rich sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Pemerintah melakukan ekstensifikasi atau perluasan objek pajak. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan yang berlaku tanggal 29 Oktober 2021. Di mana layer dari penghasilan setiap individu atau wajib pajak ini dinaikkan karena negara perlu pembiayaan di masa pandemi,” ujarnya, Selasa (22/3/2022).

Dijelaskan, crazy rich ini termasuk golongan tertinggi yaitu 35 persen layernya karena berpenghasilan di atas lima miliar per tahun. Potensi pajak yang muncul adalah pajak penghasilan (PPh).

PPh ini adalah jenis pajak langsung, tidak dapat diwakilkan, sehingga akan dikenakan langsung kepada mereka yang menerima penghasilan atau memiliki harta kekayaan. Di samping itu, PPh adalah kewenangan pusat, bukan daerah.

“Pemerintah istilahnya sudah mengibarkan bendera peringatan kepada para crazy rich. Negara tentu boleh memungut pajak yang bersifat memaksa sesuai dengan Pasal 23A UUD1945,” jelas dosen Fakultas Hukum Unair ini.

Ditegaskan juga, pajak adalah kewajiban konstitusi antara rakyat dan negara. Sehingga aksi dan implementasi yang dibutuhkan saat ini bukan hanya berita di media. Dengan kebijakan ini, orang-orang tidak akan sembrono memamerkan harta kekayaan mereka di media sosial.

“Ini instrumen yang luar biasa bagi Kemenkeu untuk membidik pajak para golongan super tajir,” kata Indrawati.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani senang dengan kebiasaan pamer harta para crazy rich. Seperti yang ia sampaikan beberapa waktu lalu. Petugas pajak pun disebut akan mendatgangi mereka. “Kami senang kalau di medsos ada yang pamer mengenai account number, account saya yang paling gede. Begitu ada yang pamer, saya punya beberapa miliar, salah satu petugas pajak kami bilang ya nanti kita datangilah,” ujar Menkeu saat Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Kamis (10/3/2022). (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.