SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) akan hadir dan mengawasi pembagian bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat akibat pandemi Covid-19. Ia ingin memastikan program bantuan pemerintah tersebut berjalan sesuai sistem dan tidak diselewengkan.

“Bila ada penyelewengan, silakan mengadu ke Satgas Saber Pungli untuk ditindaklanjuti,” ujarnya, Rabu (22/4/2020).

Mahfud meminta masyarakat, jika menemukan pungutan liar di kementerian, pemerintah daerah atau lembaga, jangan segan-segan untuk mengadukannya melalui call center (193), email (lapor@saberpungli.id), sms (1193), atau datang langsung ke posko saber pungli.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga memperkenalkan anggota Tenaga Ahli baru untuk membantu tugas Satgas Saber Pungli. Mereka adalah mantan Ketua Komisi Yudisial dan dosen UII Suparman Marzuki (Ketua), Rhenald Kasali (UI), Imam Prasojo (UI), Zainal Arifin Mochtar (UGM), dan Feri Amsyari (Direktur Pusako Universitas Andalas).

“Saya berharap Satgas Saber Pungli bisa saling bersinergi untuk meningkatkan lagi kiprah Satgas dalam memberantas pungutan liar,” kata Mahfud.

Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantuan sosial yang disiapkan guna menghadapi dampak Covid-19 bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada 9 April lalu, dimana pemerintah telah menganggarkan Rp37,4 triliun untuk penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta keluarga. Kemudian yang berkaitan dengan Kartu Sembako diberikan kepada 20 juta penerima, per orang diberikan Rp200 ribu per bulannya dan totalnya adalah Rp43,6 triliun.

“Kemudian Kartu Pra Kerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang (dengan) insentif pascapelatihan sebesar Rp600 ribu selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun. Juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang 450 VA (sejumlah) 24 juta pelanggan dan yang 900 VA (sejumlah) 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun,” ujar Presiden.

Selain itu, khusus warga DKI Jakarta pemerintah telah menyiapkan bantuan khusus bahan pokok yang dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK (kepala keluarga) dengan besaran Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,2 triliun.

“Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran Rp1 triliun. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun,” jelasnya. (ns/red)