SR, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah dapat membubarkan organisasi masyarakat (ormas) yang anti Pancasila. Hal ini untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. Jokowi mengatakan, pembubaran ormas-ormas anti Pancasila ini bukan untuk menghambat proses demokrasi di Indonesia.

“Kita berada di negara yang berdemokrasi. Di negara demokratis ini silahkan sampaikan pendapat, silahkan bila ingin berdemo. Tapi ada aturan yang harus diikuti, yakni tidak mengganggu yang lain dan bisa menjaga ketertiban keamanan kota maupun negara. Kalau sudah mengganggu, itu yang saya kira hendak dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam,” kata Jokowi, saat menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Himpunan Pengusaha Nahdliyin Tahun 2017  di Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Jokowi berharap agar permasalahan ini tidak sampai menghabiskan energi, yang semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Namun, Presiden memastikan bahwa rencana Menkopolhukam itu murni untuk penegakan keamanan dan ketertiban.

“Jangan sampai energi kita habis untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Tidak! Saya sampaikan ini, tidak! Jadi kalau ada gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menkopolhukam,” tegas Jokowi.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan, akan membubarkan ormas di Indonesia yang anti Pancasila. Dijelaskan Wiranto, paham ‘kanan’ atau ‘kiri’ yang berlawanan dengan ideologi Pancasila tidak dibenarkan oleh Negara, apalagi jika itu disebarkan ke masyarakat. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk bisa menanggulangi masalah tersebut.(ns/red)

Tags: anti pancasila, bisa dibubarkan, Jokowi, ormas