Picu Ragam Reaksi Masyarakat, Pakar Sosiologi Soroti Imbauan Berkendara Tak Pakai Sandal Jepit

Yovie Wicaksono - 25 June 2022

SR, Surabaya – Baru-baru ini Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Kakorlantas Polri), Irjen Pol Firman Shantyabudi mengimbau untuk tidak memakai sandal ketika berkendara sepeda motor. Imbauan tersebut bertujuan meminimalisasi kecelakaan fatal di jalan, karena motor memiliki resiko fatalitas lebih tinggi dibanding kendaraan lain.

Hal itu memicu beragam reaksi dari masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang mengutarakan ketidaksetujuannya dengan imbauan tersebut melalui beragam ekspresi seperti lelucon berbentuk ironi misalnya. Menanggapi hal itu Pakar Sosiologi Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto turut memberikan pandangannya.

“Ketidaksetujuan atau penolakan (resistensi, Red) di masyarakat itu wajar. Karena mengingat masyarakat kita ini butuh adanya konsistensi dari para penegak hukum. Kalau memang diimbau untuk tidak memakai sandal ketika berkendara sepeda motor ya imbauannya harus merata dan jangan sampai tebang pilih,” tutur Bagong.

Selama ini menurut Bagong, para penegak hukum di Indonesia kurang konsisten dalam memberi imbauan atau peraturan. Terkadang masih banyak pelonggaran atau pengecualian bagi masyarakat tertentu. Ketidaktegasan para penegak hukum memicu masyarakat menyepelekan imbauan atau peraturan tersebut.

“Lain halnya kalau kita berbicara tentang Singapura. Di sana aturan atau hukum sudah sangat tegas dan tidak bisa “dibelokkan.” Sehingga sekalipun masyarakat yang tidak pernah menaati aturan kemudian pergi ke Singapura, maka dia akan menjadi taat karena sanksinya juga nyata,” kata Bagong.

Melalui pandangannya tersebut, maka Bagong mengatakan, kita tidak bisa serta-merta menganggap masyarakat Indonesia tidak bisa diatur. Ketika cara penerapan dan sosialisasinya benar, maka masyarakat juga akan menerima dengan baik. Terlebih dalam hal ini, imbauan tersebut bertujuan baik bagi masyarakat.

“Kuncinya ada di konsistensi para penegak hukum. Kalau itu sudah dilakukan ya masyarakat dapat patuh,” imbuh Bagong.

Kendati masih ada kesempatan untuk dipatuhi masyarakat, Bagong lebih menganjurkan pemberian insentif (hadiah, Red) daripada adanya imbauan. Hal itu menurut Bagong, akan meningkatkan perhatian masyarakat.

“Jadi para penegak hukum tidak perlu membuat imbauan sebagai aturan tegas untuk ditaati. Cukup mereka dapat memberi insentif bagi masyarakat yang mematuhi imbauan atau bahkan ketika ada aturan yang berlaku. Mereka (masyarakat, Red) akan lebih senang dengan itu daripada hanya imbauan atau aturan yang berujung sanksi pelanggaran,” pungkasnya. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.