Persekusi terhadap Pemeluk Agama Minoritas Masih Menjadi Masalah

Yovie Wicaksono - 3 December 2022

SR, Surabaya – Masih adanya persekusi terhadap pemeluk agama minoritas di Indonesia, menjadi salah satu penghambat terpenuhinya hak warga negara, yakni hak atas kebebasan beragama dan beribadah yang diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Salah satunya pada Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jaringan Ahmadiyah Indonesia, Wadji mengatakan, persekusi banyak terjadi dalam skala kecil hingga besar, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya “salah kaprah” atau sesuatu yang salah tetapi dilakukan di masyarakat.

“Semisal menganggap agama Hindu Tuhannya banyak, Kristen Tuhannya tiga. Pasti umat Kristen menolak Tuhannya dianggap tiga. Tanggapan yang mengukur orang lain dengan kacamata sendiri ini adalah salah kaprah,” kata Wadji dalam webinar Layak Human Right Festival Jumat (2/2/2022) malam.

Kemudian, lanjutnya, salah kaprah tentang Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Karena menurut Wadji, enam agama (Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu) mendapatkan jaminan sesuai UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2.

“Itu tidak berarti agama lain dilarang di Indonesia. Agama apapun bebas berkembang di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Wadji juga menganggap, tak jarang fatwa MUI dijadikan rujukan sebagai lahan persekusi empuk. Padahal fatwa bukanlah produk hukum, melainkan pendapat atau nasihat yang bisa dijadikan rujukan atau tidak, sehingga tidak mengikat secara hukum.

Wadji menegaskan, persekusi bisa terjadi sebab masyarakat tidak belajar dari sumber utamanya, karena rendahnya literasi.

“Serta kita lebih banyak mendengar suara mantan. Misalnya mantan Islam menjelek – jelekkan Islam, seringkali begitu dan itu yang lebih didengar,” imbuhnya.

Sementara itu, perwakilan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Simon Filantropha mengatakan, hak asasi manusia (HAM) dibangun untuk memperjuangkan identitas.

“Bahwa kamu berbeda itu menjadi suatu keniscayaan. Itulah kenapa harus menghormati perbedaan. Perbedaan tidak bisa diselesaikan dengan penyeragaman,” sahutnya.

Menurut Simon, hak kelompok minoritas bukan hanya sekadar dilindungi oleh negara, melainkan dijamin. Untuk itu, Simon mengajak masyarakat untuk tidak lelah dalam memperjuangkan HAM.

“Karena kita memperjuangkan HAM, itu kita sedang memperjuangkan kemanusiaan. Berbuatlah yang cerdas, ikhlas, kuat dan semangat,” tandasnya. (vi/red)

Tags: , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.