Perlindungan Maksimal Perempuan dan Anak

Yovie Wicaksono - 13 September 2019
Salah Seorang Peserta Dialog RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Memberikan Dukungan Terhadap Pengesahan RUU PKS. Foto : (Super Radio/Nirwasita Gantari)

SR, Surabaya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi PDI Perjuangan, Erma Susanti mengatakan, pihaknya akan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, terutama korban kekerasan secara maksimal.

“Di tingkat provinsi kami juga mendorong Pemprov Jatim, lebih kepada perlindungan perempuan dan anak, terutama untuk korban se maksimal mungkin,” ujarnya kepada Super Radio, Jumat (13/9/2019).

Pemprov Jatim sendiri sebenarnya telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dimana dibentuklah lembaga penyedia layanan untuk para perempuan dan anak korban kekerasan, yakni Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jawa Timur.

Selanjutnya, penyelenggaraan PPT Jawa Timur telah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu dan Rumah Aman.

“Jatim sudah ada Perda nya, dan Pergub nya sedang direvisi. Dalam Perda itu ada PPT, namun dananya ini masih hibah, sehingga tidak maksimal. Kalau bentuknya menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) akan lebih maksimal. Ini masih digodok di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK),” imbuhnya.

PPT Jatim sebagai lembaga fungsional ini bersifat sosial yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jatim dengan Polda Jatim, bersama unsur masyarakat, merupakan wadah layanan terpadu pada aspek medis, psikososial, dan hukum kepada Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (PAKTK) yang berbasis rumah sakit di dalam satu atap layanan tanpa dipungut biaya.

Jika selama ini PPT Jatim berlokasi di RS Bhayangkara Polda Jatim, Surabaya, Erma berharap, Pemprov Jatim memiliki tempat yang lebih representative untuk pelayanan korban.

“Harus ada tempat yang lebih representative. Layanan yang optimal, mulai dari menjemput korban sampai pasca pendampingan, psikososial dan pemulangan korban,” tandasnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.