Pendapat Aktivis Perempuan

Hal serupa disampaikan Peneliti Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya (PUSHAM UBAYA) Dian Noeswantari. Ia yang sejak dulu aktif dalam gerakan sosial, itu membagikan pengalamannya.

Menurutnya, penurunan angka pernikahan bukan hanya karena perempuan mandiri, melainkan disebabkan faktor  ekonomi. Tingginya angka inflasi sejak 1998 membuat tuntutan hidup makin banyak. Segala sesuatu lebih sulit apalagi untuk menghidupi pasangan dan memiliki anak.

“Angka pernikahan menurun itu karena punya anak itu sekarang mahal, apalagi setelah 1998 itu inflasi meningkat tajam, biaya pendidikan itu sangat mahal. Mungkin orang bisa membeli makanan, pakaian, tapi tempat tinggal gak bisa, sekolah juga sulit,” ujarnya.

Terlebih, konsep pernikahan di Indonesia menempatkan perempuan untuk berperan ganda sehingga sangat beresiko jika memilih pasangan yang tidak matang secara finansial dan psikologis. 

“Kadang ketika menikah perempuan itu jadi breadwinner untuk dua keluarga, yakni keluarga besar dan keluarga kecilnya dia. Nah kalau pasangannya tidak punya empati atau tidak bisa membantu secara finansial dan psikologis maka akan timbul masalah, jadi mungkin ke depan banyak perempuan yang ingin sendiri,” tuturnya.

Melihat hal tersebut, maka menurutnya wajar jika perempuan memilih menjadi mandiri dan menunda suatu hubungan. “Untuk sekarang sampai 2030 Indonesia masih dapat bonus demografi, tapi setelah itu bisa jadi kelompok aging atau usia tua justru populasinya lebih banyak daripada anak muda. Contohnya di China yang akhirnya banyak memilih bayi tabung untuk mengatasi persoalan ini,” jelasnya.

Ia pun tak memungkiri, dulu, dirinya sempat berpikir untuk menunda pernikahan. Hal itu ia putuskan setelah mengamati banyak diskriminasi, salah satunya soal program keluarga berencana (KB). 

Menurutnya, program tersebut sangat diskriminatif sebab alat kontrasepsi yang ada, kebanyakan ditargetkan ke perempuan tanpa melihat dampaknya pada tubuh dan hormon perempuan. 

“Pertimbangannya waktu itu adalah saya gak mau KB, jadi kalau mau KB ya lakinya saja. Karena kalau dilihat dari akseptor KB itu hanya sedikit yang untuk laki-laki, bagi saya ini seksis dan diskriminatif, dan tiap alat itu juga berpengaruh ke fisik,” ungkapnya.

“Itu bisa membuat perempuan jadi hipertensi kalau dipakai lebih dari dua tahun atau satu tahun itu jadi obesitas. Ada beberapa kontrasepsi yang menghambat menstruasi dan ketika dilepas bisa bleeding,” imbuhnya.

Setelah melewati banyak pertimbangan, akhirnya di tahun ke sembilan, ia mendapat telfon dari sang ibunda untuk segera menikah, dan di usia 32 tahunnya, Dian dan pasangannya sepakat melangsungkan pernikahan. 

“Jadi saat itu saya di telpon untuk pulang dan diminta menikah. Saya menyadari bagaimanapun saya ini perempuan Jawa, satu-satunya anak perempuan dan secara budaya saya harus menikah,” jelasnya.

Persoalan masih berlanjut. Kali ini pada pembagian peran dalam rumah tangga. Sebab, saat itu ia dan pasangannya sama-sama memiliki pekerjaan yang bagus, sedangkan jika menikah maka harus merelakan jenjang karir yang selama ini ia bangun. Akhirnya diperoleh kesepakatan untuk membagi peran.

“Jadi ketika menikah belum punya anak, saya itu punya pekerjaan yang lebih bagus tapi saya paham menikah itu budaya dan kita sepakat komitmen pernikahannya seperti apa, jadi ada pembagian siapa yang mau bekerja freelance dan ada yang bekerja tetap,” tuturnya.

Kembali lagi, bagi Dian, menikah atau tidak itu tergantung masing-masing individu. “Tapi bagi saya, pernikahan itu komitmen, dan menikah itu bukan sekadar perjanjian antara dua orang tapi juga dengan Tuhan, jadi melibatkan Tuhan harus betul-betul dipikirkan,” pungkasnya. (tim/red)

Tampilkan Semua

Tags: Aktivis Perempuan, Penurunan angka pernikahan di Indonesia, Perempuan Mandiri, Pernikahan, Psikologi pernikahan, Sosiologi