Perangkat Daerah Dinilai Aktif Lakukan Pembangunan Responsif Gender

Yovie Wicaksono - 7 August 2020
Ilustrasi.

SR, Surabaya – Selama 2020, perangkat daerah dinilai aktif dalam menyelenggarakan pembangunan responsif gender. Termasuk dalam menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atau Anggaran Responsif Gender (ARG).

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Andriyanto mengatakan, sampai saat ini setiap perangkat daerah telah solid dalam berkoordinasi melalui Tim Pokja PUG (Pengarusutamaan Gender), aktif dalam menyelenggarakan pembangunan responsif gender.

“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen perangkat daerah ini. Kebetulan tahun 2020 adalah tahun evaluasi pembangunan responsif gender. Saya berharap komitmen ini semakin meningkat karena evaluasi tahun ini semakin berat untuk mempertahankan Anugerah Parahita Ekapraya(APE) pada kategori ‘mentor’ yang sudah diperoleh Jatim sebanyak tiga kali berturut-turut,” kata Andriyanto, di Surabaya,  Kamis (6/8/2020).

Dikatakannya, Dinas P3AK Jatim dan tim penggerak lainnya sebagai motor penggerak juga diharapkan meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pembangunan responsif gender.

“Satu hal yang penting, Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa, red) kita perempuan. Maka Provinsi Jatim mau tidak mau harus lebih responsif terhadap gender. Mari kita dukung menjadi Jatim yang maju dan berjaya dalam pembangunan responsif gender,”katanya.

Pembangunan responsif gender dilaksanakan melalui strategi PUG dengan mengacu pada Inpres No 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional dan memperhatikan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah, yang mengamanatkan bahwa PUG harus dilaksanakan dalam semua aspek pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Ia menambahkan, selain pembangunan responsif gender, saat ini yang juga paling dibutuhkan adalah dampak dari kegiatan pembangunan responsif gender yang ada di perangkat.

“Contohnya seperti tentang kemiskinan, tentang penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) termasuk penurunan stunting, peningkatan koperasi wanita, peningkatan kesejahteraan bagi wanita tani hingga penurunan angka kecelakaan diupayakan dengan sarana prasarana perhubungan yang responsif gender, kemudian peningkatan peran perempuan dalam perikanan, kesembuhan pasien kanker wanita di rumah sakit,” tambahnya.

Dalam Perda No 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024, PUG merupakan strategi pembangunan Provinsi Jawa Timur. Terlebih lagi saat ini telah di terbitkan Perda No 9 Tahun 2019 tentang PUG sebagai pedoman pembangunan responsif gender di Provinsi Jatim. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.