DPRD Jatim Minta Anggaran DP3AK Ditambah

Yovie Wicaksono - 1 October 2022
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno. Foto : (Istimewa)

SR, Surabaya – Anggota DPRD Jatim, Sri Untari Bisowarno meminta kepada Pemprov Jatim agar menambah anggaran di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) di APBD 2023. Mengingat saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang juga mengatur terkait perlindungan perempuan dan anak.

Sri Untari yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim ini mempertanyakan kepedulian Pemprov Jatim pada perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Pasalnya dari alokasi yang dianggarkan untuk DP3AK di RAPBD Jatim 2023 cukup kecil, yakni hanya 27 miliar.

“Kita cukup kaget. Disaat kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak di jatim masih tinggi justru dinas yang berkaitan dengan  persoalan ini malah mendapatkan anggaran yang kecil. Apakah cukup anggaran sebesar itu untuk menangani persoalan perempuan dan anak di Jatim?” ujar Sri Untari usai mengikuti rapat Paripurna DPRD Jatim penyampaian nota keuangan RAPBD Jatim 2023 yang dibacakan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Jumat (30/9/22).

Menurut Untari dengan kondisi semacam ini, bagaimana Pemprov bisa melakukan upaya-upaya dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak di Jatim.  

“Kalau anggarannya minim, bagaimana akan maksimal dalam melakukan perlindungan perempuan dan anak yang masih perlu penanganan maksimal lagi,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut wanita yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini meminta penjelasan kepada tim anggaran Pemprov Jatim untuk mengevaluasi lagi anggaran tersebut.

“Harus ditambah itu anggarannya. Kalau anggarannya minim semacam ini, bagaimana kita akan bisa maksimal dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Jatim. Ini harus dipikirkan serius oleh Pemprov Jatim,” jelasnya.

Selain persoalan minimnya anggaran di DP3AK, pihaknya juga akan meminta penjelasan beberapa dinas yang juga memiliki hubungan dengan persoalan perempuan dan anak, seperti dinas kesehatan, bagaimana terkait anggaran yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil dan kesehatan anak untuk mengurangi angka stunting di Jatim yang juga masih tinggi. 

“Juga di dinas tenaga kerja, bagaimana anggaran untuk BLK-BLK terkait pelatihan kepada perempuan untuk mandiri, Dinas UKM dan Koperasi, bagaimana pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dengan usaha usaha yang dilakukannya. Serta dinas-dinas lainnya,” jelasnya.

Untari yang juga politis asli Malang ini menambahkan, perlu juga diketahui agar bisa lebih maksimal lagi dalam perlindungan perempuan dan anak di Jatim.

“Kita akan tanya detail ke Bapedda berapa total anggaran yang tertuju untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Jatim,” pungkasnya Untari yang juga anggota komisi E ini. (*/red)

Tags: , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.