SR, Surabaya – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), berharap pelayanan publik yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim tidak terganggu. Hal itu menyusul kebijakan pusat, perihal ditundanya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Komisi A, Bidang Pemerintahan, DPRD Jatim, Dedi Irwansyah, mengatakan, meski ditunda namun diharapkan layanan publik tetap maksimal. “Meski ditunda, prinsipnya pelayanan publik di pemerintah provinsi Jawa Timur akan kita dorong untuk tetap optimal tanpa kekurangan apapun,” katanya, Rabu (12/3/2025).

Terkait kebijakan pemerintah yang menunda pengangkatan CPNS, Dedi menyebut, pemerintah provinsi Jawa Timur mengikuti skema pusat, karena itu kebijakan absolut atau mutlak (sepenuhnya). “Karena pengangkatan CPNS itu full kewenangan pusat. Mulai dari penetapan, formasi, tes, hingga pengangkatan,” ujarnya.

Namun diakui Dedi, Pemprov Jawa Timur sesungguhnya telah mengalokasikan budget atau anggaran terkait pengangkatan PPPK dan ASN yang akan diangkat tahun 2025. “Terkait kebijakan absolut nya, ya kami menunggu pusat lah, seperti apa kebijakannya. Dan memaksimalkan tenaga yang ada,” ucapnya. (*/rri/red)

​

 

Tags: cpns, ditunda, Dprd jatim, pengangkatan, superradio.id