Pemprov Jatim akan Evaluasi Wacana PPKM Tahap Kedua

Yovie Wicaksono - 21 January 2021

SR, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) akan melakukan evaluasi untuk menentukan daerah mana saja yang akan melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tahap kedua, lantaran setiap dua hari sekali, Pemprov bersama jajaran Polri dan TNI melakukan evaluasi PPKM.

“Evaluasi tadi (kemarin) kita lakukan evaluasi untuk daerah Madiun Raya,” kata Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, Rabu (20/1/2021).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov, ada beberapa daerah yang melaksanakan PPKM mulai melandai kasusnya seperti Kabupaten Kediri, Malang, dan Batu. Namun, Heru tidak menampik bahwa ada pula beberapa daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19.

“Tetapi yang penting adalah tingkat kepatuhan masyarakat sudah naik sampai 75 – 80 persen. Ini informasi dari Forkopimda yang kita evaluasi dua hari sekali. Artinya PPKM, operasi yustisi, kampung tangguh dari Polri, TNI dan Satgas Covid Jatim berjalan sangat efektif,” jelas dia.

Heru mengakui adanya perpanjangan masa PPKM tersebut. Namun, hingga saat ini surat dari pusat belum turun ke provinsi. “Intinya ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan agar kita siap mengikuti arahan Mendagri,” tutur Heru.

Dalam evaluasi PPKM, Heru mengakui pentingnya optimalisasi tracing. Karena dikhawatirkan banyak OTG yang tidak melakukan isolasi. Namun, salah satu inovasi Kabupaten Madiun sangat baik yakni screening hasil rapid antigen setiap akan masuk daerah tersebut. 

Selain Itu, beberapa daerah juga telah melakukan pembatasan kegiatan sosial, pesta pernikahan kecuali akad nikah yang hanya diperbolehkan dihadiri pengantin, saksi, wali dan penghulu.

“Itu semua kita tegaskan untuk mengurangi mobilitas manusia yang diharapkan bisa sampai 40 persen. Termasuk tempat wisata beberapa kembali ditutup,” jelas Heru.

Di Surabaya, lanjut dia, pembatasan juga dilakukan dengan menutup rumah hiburan. “Ini komitmen kita menurunkan angka positif covid semua harus disiplin kalau nggak disiplin bisa bisa lockdown juga. Pemkot Surabaya minta izin ke kantor-kantor Pemprov untuk sweeping memastikan WFH dilakukan 75 persen. Kita izinkan itu,” pungkas Heru. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.