Pemasangan Sistem Peringatan Dini Tsunami di Mentawai, Nias Selatan dan Banyuwangi

Yovie Wicaksono - 27 September 2020
Pemasangan sistem peringatan dini tsunami di Mentawai, Nias Selatan dan Banyuwangi. Foto : (BNPB)

SR, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) menjalin kerja sama untuk pemasangan sistem peringatan dini tsunami di wilayah 1 yang mencakup tiga kabupaten di provinsi berbeda, yakni Mentawai, Nias Selatan dan Banyuwangi. Ketiganya merupakan wilayah dengan potensi bahaya tsunami dengan kategori kelas sedang hingga tinggi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pada Jumat (25/9/2020) secara virtual.

Berdasarkan analisis InaRISK, sebanyak 10 kecamatan di Kepulauan Mentawai memiliki potensi bahaya tersebut dengan jumlah populasi terpapar mencapai 28 ribu jiwa. Demikian juga untuk Nias Selatan dan Banyuwangi, wilayah-wilayah ini berada pada kategori yang sama untuk bahaya tsunami.

Direktur Peringatan Dini BNPB Afrial Rosya mengatakan, kerja sama pemasangan sistem peringatan dini kedua belah pihak telah dimulai sejak 2008 lalu. Namun, kerja sama kali ini berfokus pada sistem peringatan dini tsunami. 

“Langkah ini merupakan komitmen BNPB dalam pelibatan berbagai pihak, khususnya perguruan tinggi, sebagai bagian dari pentaheliks penanggulangan bencana,” ujar Afrial.

Pemasangan sistem peringatan dini tsunami di tiga lokasi merupakan pengembangan dari sistem peringatan dini yang sudah dibangun sebelumnya. Sistem yang terpasang akan mengacu pada SNI 8840-1:2019 tentang sistem peringatan dini bencana, draft ISO 22328-2 dan juga RSNI peringatan dini tsunami. 

RSNI peringatan dini tsunami sendiri masih dalam pembahasan yang meliputi lima elemen, yakni  pengetahuan risiko, diseminasi dan komunikasi risiko, pemantauan dan diseminasi peringatan dini, kemampuan respon dan komitmen keberlanjutan sistem peringatan dini.

Adapun tujuan utama dari pemasangan sistem peringatan dini adalah untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

“Sistem ini dipasang di lokasi-lokasi yang rentan bencana tsunami sekaligus dilakukan peningkatan kapasitas masyarakatnya untuk menghindari timbulnya korban jiwa, serta kerusakan harta dan benda saat terjadi bencana,” ujar Afrial.

Sementara itu, Dekan Fakultas Teknik UGM Dr. Waziz Wildan menyambut baik keberlanjutan kerja sama antara UGM dan BNPB untuk terus mendorong inovasi-inovasi baru dari UGM di bidang kebencanaan, termasuk salah satunya bencana tsunami. 

“Bencana tsunami tidak bisa kita hindari, oleh sebab itu perlu inovasi teknologi yang berkelanjutan dalam peringatan dini,” kata Waziz.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kejadian banjir bandang di Sukabumi pada minggu ini mengingatkan tentang pentingnya sistem peringatan dini bagi keselamatan warga. 

“Karena pada saat ini masih dalam pandemi Covid-19, maka pelaksanaan kegiatan di lapangan mengacu pada protokol Covid-19 yang ada,” tambahnya.

Saat ini BNPB bekerja sama dengan UGM dan BSN telah berhasil menyusun SNI 8235:2017, SNI 8840-1:2019, ISO 22327:2018 dan ISO 22328-1:2020 tentang sistem peringatan multi-bencana. Selanjutnya BNPB, BMKG, UGM dan BSN sedang menyusun SNI dan ISO tentang sistem peringatan dini tsunami, yang berikutnya diikuti dengan sistem peringatan dini banjir dan letusan gunung api. (*/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.