Nusantara Jadi Nama Ibu Kota Baru

Yovie Wicaksono - 18 January 2022

SR, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur adalah Nusantara sesuai yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

“Saya baru mendapatkan konfirmasi dan perintah langsung dari Bapak Presiden itu pada Jumat lalu dan beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Pansus RUU IKN di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Suharso menjelaskan nama Nusantara dipilih karena telah dikenal oleh masyarakat luas sejak dahulu, baik domestik maupun global, sehingga menjadi ikon bagi Indonesia.

Tak hanya itu, kata dia, pemilihan nama Nusantara juga karena mampu menggambarkan kenusantaraan atau keberagaman Republik Indonesia.

“Nusantara itu sebuah konsep aktualisasi atas wilayah geografi sebuah negara yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang disatukan oleh lautan,” katanya.

“Jadi Nusantara itu konsep kesatuan yang bersedia mengakomodasi kemajemukan. Melalui nama Nusantara itu mengungkapkan realitas Indonesia,” sambung Suharso.

Ia mengaku, sebenarnya nama Nusantara untuk ibu kota baru ini telah ditentukan sejak lama, namun belum diizinkan untuk dibuka ke publik.

“Mengenai nama ibu kota titik-titik itu memang semula sudah ingin dimasukkan pada waktu penulisan Surat Presiden itu tapi kemudian ditahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (Panja RUU IKN) menyetujui Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara setelah delapan fraksi menyampaikan persetujuannya, namun Fraksi PKS dan DPD RI meminta ditunda.

“Pasal 1 ayat 2 menyangkut nama Ibu Kota Negara bernama Nusantara, catatan kami ada 8 fraksi setuju, satu fraksi menunda untuk menunggu penjelasan dari pemerintah, yaitu Fraksi PKS dan DPD RI menunggu penjelasan pemerintah,” kata Wakil Ketua Pansus RUU IKN Junimart Girsang saat memimpin Rapat Panja RUU IKN.

Karena itu, menurut dia, Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Pasal 1 ayat 2 RUU IKN sudah selesai sambil menunggu penjelasan tertulis dari pemerintah seperti yang diminta Fraksi PKS dan DPD RI. (*/ant/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.