Mendikbud Mengimbau Kepala Sekolah dan Pengawas Untuk Lebih Visioner 

Yovie Wicaksono - 29 March 2019
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Foto : (Istimewa)

SR, Jakarta – Kepala sekolah dan pengawas sekolah dinilai sebagai dua unsur tenaga kependidikan yang memegang peranan sangat penting dan kunci dalam pengelolaan layanan pendidikan. Keduanya dituntut memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mumpuni, sehingga pengangkatannya juga harus dilakukan secara selektif.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini Kemendikbud sedang melakukan proses perubahan peran dan fungsi dari pengawas sekolah dan kepala sekolah. Ke depan, jabatan kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan pola karier.

“Guru bila bagus bisa jadi kepala sekolah, kepala sekolah bila bagus bisa jadi pengawas,” katanya, di Jakarta, pada Jumat (29/3/2019).

Muhadjir mengatakan, apabila bagus kinerjanya, kepala sekolah maupun pengawas sekolah bisa menjabat lebih dari dua periode. Dengan catatan harus pindah ke sekolah lainnya. Namun, apabila ada kepala sekolah kinerjanya kurang baik, maka diharapkan jangan dirotasi ke sekolah yang masih membutuhkan perhatian lebih. Sebab hal ini justru akan memperlambat kemajuan dan kualitas pendidikan di sekolah tersebut.

Ia meyakini pentingnya peran kepala sekolah dan pengawas sekolah membuat reformasi di sekolah tidak akan terjadi jika kepala sekolah dan pengawas sekolah belum dibenahi. Untuk itulah, pemerintah daerah dituntut agar berani menciptakan pemerintahan yang bersih, termasuk dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang harus berdasarkan kompetensi, bukan karena dipengaruhi kepentingan politik.

“Asumsi saya, sekolah itu tergantung pemimpinnya. Bila pemimpinnya kuat, visioner, memiliki tanggung jawab yang besar, dan betul-betul berkorban untuk (sekolah) yang dia pimpin, Insya Allah sekolah itu akan maju,” kata Muhadjir.

Ia juga berharap, apabila ada daerah yang memiliki anggaran berlebih tidak perlu lagi meminta bantuan dari pusat, tetapi sebaiknya membantu daerah di sekitarnya. Hal ini untuk meningkatkan semangat gotong royong dalam memajukan pendidikan di Indonesia.

“Misalnya ada kota yang anggarannya berlebih, yang kabupaten pelatihannya ditanggung oleh kota tersebut,” ujarnya. (ns/red)

 

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.