Matematika Tapera Tak Masuk Akal, Pengusaha dan Buruh Menolak

Rudy Hartono - 3 June 2024

SR, Surabaya – Kadin Surabaya meminta pemerintah pusat mengkaji ulang tentang PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan PP Nomor 25 Tahun 2020 mengenai Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Perlu dikaji ulang. Kalau misalnya ada potongan wajib bagi peserta Tapera, itu khawatirnya memberatkan masing-masing, apalagi berpenghasilan rendah, juga kita belum tahu mekanismenya nanti seperti apa,” kata Ali Affandi Ketua Kadin Surabaya, Minggu (2/6/2024).

Dalam kebijakan tentang Tapera itu, upah para pekerja akan dipotong 3 persen setiap bulan. Potongan itu dibagi menjadi dua pihak, pemberi kerja menanggung 0,5% dan pekerja 2,5%. Sementara, pekerja mandiri menanggung seluruh biaya simpanan sendiri.

Menurut Ali Affandi, pemotongan gaji untuk Tapera dikhawatirkan justru membuat masyarakat kelas bawah kian terhimpit. Apalagi kondisi keuangan tiap pekerja tidak sama. Selain itu, para pengusaha yang ada di bawah naungan Kadin Surabaya banyak yang melayangkan keberatan. Oleh sebab itu, Andi berharap agar kebijakan Tapera dapat dikaji ulang oleh pemerintah.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur turut buka suara mengenai kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang memotong gaji pekerja.

Wakil Sekretaris DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia  FSPMI Provinsi Jatim Nuruddin Hidayat menyampaikan bahwa kebijakan Tapera hanya akan membebani buruh. Menurutnya, format Tapera yang berupa tabungan sangat tidak masuk akal.

Di sisi lain, Nurrudin menilai kenaikan upah pasca adanya UU Omnibus Law tidak begitu signifikan kenaikannya. Menurutnya, secara matematis perhitungannya juga tidak sesuai.

Prinsipnya, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Jawa Timur  mendukung program perumahan untuk rakyat. Namun, pihaknya menolak apabila program Tapera dijalankan saat ini karena akan memberatkan kondisi ekonomi masyarakat.

“Tapera ini di dalam aturan kok sifatnya komersial ya? Bentuknya tabungan dan secara otomatis tidak masuk akal. Karena potongan 2,5% buruh dan 0,5% pengusaha. Tentu untuk buruh potongan segitu sangat memberatkan untuk saat ini,” katanya.

Di sisi lain, Nurrudin menilai kenaikan upah pasca adanya UU Omnibus Law tidak begitu signifikan kenaikannya. Menurutnya, secara matematis perhitungannya juga tidak sesuai.

“Katakanlah upah buruh Rp 3,5 juta per bulan, lalu dipotong 3% kurang lebih sekitar Rp 105 ribu, nah per tahunnya Rp 1.260.000. Jika memasuki sampai masa pensiun, hanya didapat uang Rp 25.200.000. Nah apakah bisa uang itu untuk membeli rumah saat ini?”ujarnya.

Dia memberikan saran perbaikan kepada pemerintah agar Tapera tidak berbentuk tabungan komersil. Kepastian buruh mengikuti program perumahan ini akan mendapatkan rumah dengan DP Rp 0 dan bunga cicilannya 0%. Artinya, lanjut dia, harus ada intervensi dari pemerintah.

“Bahasanya buruh ini membutuhkan rumah, cuma kalau iurannya dibebankan ke buruh ya memberatkan. Secara akal sehat, itung-itungan matematis anggap saja sampai 30 tahun, maka hasil tabungannya itu tidak cukup untuk membeli rumah,” ucapnya.

Ia menyebut ada 2 solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Yakni mengintervensi harga rumah agar dapat dijangkau oleh buruh dari tabungan Tapera itu. Kedua, tingkatkan pendapatan buruh.

Nuruddin juga menyampaikan kebijakan pemerintah mewajibkan semua buruh mengikuti Tapera. Sebab, ada yang telah kredit rumah, punya warisan rumah, hingga telah membeli rumah.

“Jangan di ‘gebyak uyah’ semua buruh harus ikut program Tapera, karena ada juga buruh yang sudah mendapat rumah misalnya seperti membeli sendiri atau mendapat warisan. Nah itu kan tidak wajib ikut program Tapera,”ujarnya. (*/rri/red)

Tags: , , , ,

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.