FITRA Jatim Dorong Percepatan Pelaksanaan Satu Data

Yovie Wicaksono - 20 December 2021
Koordinator FITRA Jatim, Dakelan. Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur (Jatim), mendorong percepatan pelaksanaan Satu Data di Jatim sebagai wujud keterbukaan informasi.

“Sampai saat ini kalau kita lihat, progres (Satu Data, red) di Jawa Timur sudah mulai, hanya saja agak lambat. Berdasarkan asesmen FITRA, saat ini proses implementasi Satu Data baru pada proses standarisasi data. Padahal di Satu Data itu ada proses dan tahapan lainnya, misalnya bagaimana setelah standarisasi itu ada metadata, uji data, kemudian baru ada proses publikasi data,” ujar Koordinator FITRA Jatim, Dakelan, Senin (20/12/2021).

Sebagai masyarakat sipil, pihaknya ingin Pemprov Jatim agar mempercepat implementasi Satu Data, untuk pelaksanaan pembangunan di Jatim yang lebih baik dari sisi data, dimana hal tersebut sangat mempengaruhi kualitas kebijakan.

“Kita harapannya tentu secepatnya, tapi minimal dalam satu tahun ini tahapan-tahapan itu dilakukan sehingga data-data ini bisa dilaunching dan ditahap open data sehingga masyarakat sudah bisa mengakses data-data tersebut, kemudian pembangunan di Jatim benar-benar berdasarkan data yang valid yang sudah melalui standarisasi,” tandasnya.

Dakelan mengatakan, hasil asesmen dan pengamatan FITRA menunjukkan, lambatnya implementasi Satu Data ini lantaran pengolahan di tingkat produsen data. “Misalnya proses pengumpulan data ini yang menjadi tantangan dan hambatan di Jawa Timur sehingga proses di tingkat walidata juga menjadi terhambat,” lanjutnya.

Disisi lain, Dakelan menambahkan, pelaksanaan Forum Data juga dinilai belum secara maksimal dilakukan. 

“Dimana Forum Data ini menjadi forum strategis untuk mengidentifikasi jenis-jenis data apa saja yang dimasukkan di dalam Satu Data itu termasuk juga melibatkan publik di dalam Forum Data itu sehingga publik bisa menyampaikan kira-kira jenis data pembangunan apa atau sektor apa yang itu menjadi kebutuhan publik juga,” katanya.

Maka dari itu, ia pun berharap ada partisipasi publik dalam implementasi Satu Data meski secara teknis kewenangan tetap berada di pemerintah. “Tapi secara substansi, jenis data dan sebagainya kita berharap, publik bisa terlibat karena publik ini nantinya juga sebagai pengguna data sehingga harapan kita publik juga bisa mendorong percepatan implementasi Satu Data ini,” katanya.

Disamping itu semua, pihaknya tetap mengapresiasi komitmen Pemprov Jatim terhadap keterbukaan informasi yang telah dicanangkan dalam visi misinya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Hal ini dinilai merupakan ketegasan pemerintah daerah dalam melakukan percepatan informasi yang transparan untuk menjawab tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

“Pasca turunnya Perpres no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia ditangkap secara cepat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan mengeluarkan Pergub nomor 81 tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur. Hal ini merupakan komitmen pemerintah daerah melakukan terobosan dalam meningkatkan tata kelola secara transparan,” ujarnya. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.