SR, Surabaya – Lingkar Pendidikan  Alternatif unuk Perempuan (KAPAL Perempuan) menyelenggarakan sosialisasi dan launching Indeks Gender SDGs 2024 dalam acara yang digelar di Hotel Platinum Surabaya, Jumat (29/11/2024). Acara ini diadakan sebagai bagian dari rangkaian Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan menyoroti tantangan kesetaraan gender yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia.

Ketua Dewan Eksekutif KAPAL Perempuan, Misiyah, menjelaskan peluncuran ini merupakan bagian dari kerja sama global dalam koalisi Equal Measures 2030.

“Koalisi ini mengawal bagaimana isu gender masuk ke dalam 17 tujuan SDGs dan memastikan hal tersebut terpenuhi. Namun, temuan menunjukkan bahwa negara-negara masih jauh dari tujuan yang ingin dicapai,” ujar Misiyah.

Lebih lanjut, Koordinator Advokasi SDGs KAPAL Perempuan Indonesia, Justin Anthonie, menyoroti buruknya capaian Indonesia dalam tujuan kelima SDGs tentang kesetaraan gender. “Hasil indeks gender SDG 2024 menunjukkan skor Indonesia untuk tujuan ini hanya 54. Indikator yang dinilai mencakup kekerasan berbasis gender dan perkawinan anak,” jelasnya.

Dalam paparannya Justin menjelaskan, Data Komnas Perempuan pada 2024 mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 284.741 kasus terjadi di ranah domestik. Sementara itu, UNICEF melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat keempat dunia dalam jumlah perkawinan anak, dengan estimasi 25,53 juta anak perempuan telah dinikahkan.

“Walaupun angka perkawinan anak secara nasional menurun hingga 7,5 persen pada 2023, dispensasi kawin masih menjadi tantangan besar. Dalam satu dekade terakhir, angka perkawinan anak di Indonesia tetap sekitar 10,5 persen per tahun,” tambah Justin.

Menanggapi hal itu, akademisi Universitas Airlangga Pinky Saptandari, menekankan kesetaraan gender adalah kunci keberhasilan SDGs secara keseluruhan. “79 persen target SDGs tidak akan tercapai tanpa kesetaraan gender. Indeks gender ini bukan sekadar angka. Di balik angka tersebut ada masalah seperti hegemoni patriarki, homogenitas, relasi kuasa, dan ketimpangan struktural,” tegasnya.

Pinky juga menyebut, Kesejahteraan umat hanya akan tercapai jika pemberdayaan perempuan tercapai. “Kalau perempuan tidak dipenuhi haknya, jangan berpikir kita akan memiliki SDM berkualitas,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender DP3AK Jatim, One Widianti, mengungkapkan bahwa Jawa Timur menghadapi 12 isu terkait gender. Ia menjelaskan, SDM, payung hukum, kelembagaan, dan sinergi pentahelix harus menjadi sektor yang diprioritaskan dan menjadi fokus awal.

“Ini harus terintegrasi dalam pembangunan. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi,” pungkasnya. (nio/red)

 

 

Tags: indeks gender, kapal perempuan, superradio.id