Masih Ada Praktik Industri Hukum, Mahfud MD Ingatkan Pentingnya Sanksi Moral

Yovie Wicaksono - 2 September 2020
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) dalam peluncuran 28 buku di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan pentingnya moral dalam penegakan hukum di Indonesia.

Hal ini diungkapkan Mahfud saat menjadi pembicara kunci peluncuran 28 buku di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

Awalnya, Mahfud menyampaikan, MK sebagai lembaga hukum, sangat istimewa. Karena mencakup tiga bagian dalam ilmu hukum, yakni filosofi hukum, asas hukum yang lahir dari filosofi hukum, dan norma hukum.

“MK itu unik dan istimewa, bekerja di tiga tataran ini. Berbeda dengan peradilan lain,” ujar Mahfud.

Di luar itu, Mahfud menyebut, masih banyak orang yang mencampuradukkan antara filosofi, asas, dan norma hukum. Diingatkannya, filosofi dan asas hukum, tidak menimbulkan sanksi.

“Pada intinya, hukum yang bernilai filosofi dan asas, tidak memiliki sanksi. Yang ada, hanya sanksi moral atau disebut sanksi otonom,” ujar Mahfud.

Oleh sebab itu, menjadi penting saat ini lembaga peradilan dan penegak hukum,  jangan hanya menegakkan sanksi yang sifatnya normatif. Sehingga harus dikampanyekan sanksi moral atau otonom atas hal-hal yang berada di luar norma hukum.

Mantan Ketua MK ini percaya bahwa aturan dan sistem hukum yang dibuat di Indonesia sudah bagus dan selalu berpijak pada kebaikan.

“Tetapi kenapa masih kacau balau? Karena ada nafsu dan keserakahan di dalam diri oknum penegakan hukum. Hukum sering menjadi industri, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar,” kata Mahfud.

“Merekayasa pasal, buang barang buktinya, dan macam-macam. Karena hukum bisa diindustrikan. Maka kalau ada orang yang bertengkar, mau menang, oknum hakim bisa tahu pihak mana yang mau dimenangkan. Ia bisa memilih undang-undang, dan pasal-pasal yang cocok bagi pihak yang mau dimenangkan,” sambungnya.

Di antara pilihan-pilihan ini, kata Mahfud,  di situlah letak moral dan kearifan ditempatkan. Kebaikan yang melekat dalam sistem hukum, selalu akan ada nafsu koruptif dan keserakahan para pelaksananya.

“Tinggal konsistensi serta sanksi moral dan otonom inilah yang menjadi amat penting,” ujar Mahfud. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.