Mahfud MD : Ormas Tidak Bisa Diberangus

Yovie Wicaksono - 29 September 2020
Menko Polhukam Mahfud MD saat membuka Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Ormas Radikal di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Foto : (Super Radio/Niena Suartika)

SR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan jika organisasi masyarakat (Ormas) tidak boleh diberangus. Menurutnya, Ormas merupakan instrumen penting dari demokrasi untuk membangun masyarakat.

“Ormas tidak boleh diberangus. Ormas instrumen penting dari demokrasi untuk membangun masyarakat,” ujar Mahfud MD saat membuka Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Ormas Radikal di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Ia mengatakan, keberadaan Ormas memang sangat sentral dan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian. Ormas sendiri memiliki peran dapat melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kegiatan ekonomi di tengah gencarnya arus globalisasi. Selain itu, Ormas juga dapat melakukan kerja sama dengan LSM Asing dengan fasilitasi pemerintah. 

“Namun pada kenyataannya tidak sedikit Ormas yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Ormas dimaksud melakukan aktivitas radikal dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” katanya.  

Dijelaskan, istilah radikal atau radikalisme mengacu kepada paham atau gerakan yang dilakukan untuk mengubah secara fundamental tatanan sosial maupun politik, sehingga semangat perubahan yang dibawa cenderung ekstrem, tidak terukur dan seringkali berdampak pada kekerasan sosial.

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme sering dikaitkan dengan Islam yang mayoritas pendukungnya menuntut perubahan fundamental negara menjadi berbasis syariat Islam. Akan tetapi gerakan-gerakan ini lambat laun berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan “negara Islam”, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. 

“Pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad,” kata Mahfud.  

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemenko Polhukam berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga terkait yang berkaitan dengan bidang ketahanan ideologis dan bidang Polhukam yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Tugas menjaga keutuhan bangsa adalah tugas yang berat seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi, apalagi dihadapkan dengan tidak adanya kepastian tindakan hukum oleh aparat keamanan bagi individu atau Ormas yang menyebarkan paham-paham radikalisme,” katanya. 

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Purnomo Sidi mengatakan, kegiatan FGD ini bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan Ormas radikal. Selain itu juga untuk memperoleh identifikasi ketentuan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan dan penanganan Ormas radikal dan sejenisnya yang telah dibubarkan. 

“Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan pemerintah serta adanya kepastian hukum  dalam penanganan Ormas radikal dan sejenisnya yang telah dibubarkan,” kata Purnomo. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.