Mahfud MD Ajak ASEAN Tingkatkan Mekanisme Pemantauan Wilayah

Yovie Wicaksono - 2 November 2019
Pertemuan ASEAN Political Security Community (APSC) ke-20 di Thailand, Sabtu (2/11/2019). Foto : (Istimewa)

SR, Thailand – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan ASEAN perlu mengembangkan dan meningkatkan mekanisme pemantauan keamanan secara komprehensif.

Saat menghadiri pertemuan ASEAN Political Security Community (APSC) ke-20 di Thailand, Mahfud menyampaikan 5 hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama, terkait masalah terorisme, Mahfud menyampaikan bahwa kelompok teroris terus mengubah taktik dan strategi mereka termasuk melibatkan perempuan sebagai aktor serangan.

“Kita juga harus memperkuat tekad bersama dalam menghadapi Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang kembali ke wilayah kita (ASEAN). Kita tidak punya pilihan lain selain menghentikan upaya mereka dalam membangun jaringan dan menyebarkan narasi radikal dan melakukan kekerasan ekstrimisme,” ujar Mahfud, Sabtu (2/11/2019).

Disamping itu, Mahfud menegaskan, ASEAN harus terus meningkatkan kerja sama pertukaran informasi teroris lintas batas melalui Interpol 24/7 dan ASEAN Our Eyes.

Kedua, dalam era Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital, ASEAN harus menjaga ruang siber dari kemungkinan terjadinya serangan serta mampu mengatasi tantangan seperti cross-border data flow dan perlindungan data pribadi.

“Karenanya, sangat penting bagi ASEAN untuk memperkuat kerja sama kami dalam keamanan siber,” kata Mahfud.

Ketiga, terkait masalah penyelundupan narkoba, Mahfud mengatakan, negara-negara anggota ASEAN harus berkomitmen terhadap penanggulangan obat-obat terlarang.

Keempat, disampaikan bahwa Indonesia menekankan agar ASEAN Outlook on Indo Pacific (AOIP) dapat diimplementasikan melalui kerja sama praktis dalam 4 area kerja sama pada Outlook.

“Implementasi AOIP akan menunjukan peran aktif dan sentralitas ASEAN dalam menciptakan ekosistem yang damai di kawasan ini,” kata Mahfud.

Terakhir, terkait penanganan hak asasi manusia antar pemerintah ASEAN, Mahfud menyampaikan setelah 10 tahun terbentuknya ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights (AICHR), sudah saatnya untuk mereview Kerangka Acuan AICHR dalam upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kawasan.

“Tantangan dan masalah yang saya sebutkan di atas hanya dapat diatasi ketika kita bersatu dan sentralitas ASEAN adalah kuncinya,” tutup Mahfud. (ns/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.