SR, Surabaya – Sebanyak 500 mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, pada Rabu (24/6/2026).

Massa menuntut evaluasi total terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, mulai dari efisiensi anggaran hingga perlindungan ruang sipil. Aksi yang dimulai pukul 14.15 WIB ini sempat diwarnai ketegangan dan blokade Jalan Pahlawan selama satu jam yang mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh total.

Dalam orasinya, orator PKC PMII Jatim, Aqyas, menyoroti urgensi penghentian beberapa program strategis nasional yang dianggap memboroskan anggaran negara di tingkat desa.

“Di persoalan isu nasional kita ada beberapa catatan. Yang pertama itu kita meminta Presiden Prabowo untuk segera menghentikan program makan bergizi gratis. Itu satu. Yang kedua, berkaitan dengan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) segera untuk distop dan diberhentikan karena ini menyangkut berkaitan dengan pemborosan anggaran yang ada di desa-desa,” tegas Aqyas di tengah massa aksi.

Soroti Konflik Agraria dan Tambang Ilegal

Selain isu nasional, PMII Jatim mengkritik keras kegagalan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menangani tingginya konflik agraria dan maraknya pertambangan ilegal atau Galian C yang merusak ekosistem. Aqyas mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketidakhadiran pemerintah dalam melindungi lingkungan dan lahan produktif masyarakat.

“Artinya apa? Bahwa pemerintah provinsi Jawa Timur tidak pernah hadir di berbagai persoalan-persoalan yang ada di Jawa Timur khususnya berkaitan dengan lingkungan,” ujar Aqyas sembari menolak pembangunan batalyon di lahan pertanian produktif di Jember dan Pasuruan.

Sempat Memanas dan Tolak Dialog

Situasi di lapangan sempat memanas sekitar pukul 16.00 WIB ketika massa mulai membakar ban bekas dan terlibat aksi saling dorong dengan aparat kepolisian akibat kecewa tidak ditemui pejabat berwenang. Mahasiswa menolak melakukan dialog lebih lanjut karena perwakilan yang diutus Pemprov Jatim hanya berasal dari tingkat sekretaris instansi, bukan pengambil kebijakan utama. Bagi massa aksi, pertemuan tersebut dianggap tidak menghasilkan solusi konkret atas nota kesepahaman yang mereka bawa.

Aqyas menegaskan bahwa kehadiran kepala dinas terkait sangat mutlak diperlukan agar kesepakatan yang dicapai memiliki legitimasi hukum dan kebijakan yang kuat.

“Kita juga mengharapkan kepala dinas yang terkait itu juga untuk bisa datang bersama-sama kita teken kebijakan agar apa? Agar semua persoalan-persoalan di daerah menemukan ujung permasalahan dan tiba pada meja yang tepat,” pungkasnya.

Massa akhirnya membubarkan diri pada pukul 16.50 WIB dengan ancaman akan kembali turun ke jalan dengan gelombang massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi. (js/red)

 

 

Tags: demo, Kantor Gubernur Jatim, mahasiswa pmii, stop mbg, superradio.id