LBH Surabaya dan Komnas HAM Soroti Persiapan Pemilu di Jatim

Yovie Wicaksono - 22 March 2019
LBH Surabaya dan Komnas HAM mengundang seluruh jaringan masyarakat sipil Surabaya berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019, pada Kamis (21/3/2019). Foto : (Super Radio/Fena Olyvira)

SR, Surabaya – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti hak sipil masyarakat berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Kami menyoroti hak politik masyarakat yang berpotensi atau terancam hilang berkaitan dengan sistem pemilu yang ada. Maka penting sebenarnya bagi kami di forum ini untuk menggali beberapa permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, terutama kepada kelompok rentan,” ujar Direktur LBH Surabaya Abdul Wachid Habibullah, Kamis (21/3/2019).

Menurut Wachid, penting bagi LBH Surabaya bersama Komnas HAM dan masyarakat sipil Jawa Timur untuk mengawal dan melakukan koordinasi atas kebijakan negara yang lalai atau abai untuk memberikan hak politik bagi warga negaranya.

Sementara itu, Komnas HAM memaparkan temuannya dalam persiapan Pemilu 2019 di Jawa Timur, khususnya pemenuhan hak politik dalam konteks hak asasi manusia.

“Kami menemukan secara substansial hak atas politik untuk memilih calon-calon melalui sistem itu tidak terpenuhi dengan sangat baik, sebenarnya ini gejala nasional bukan hanya di Jawa Timur,” ujar Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam.

Anam mencontohkan, dalam Pemilu 2019 ini masyarakat seharusnya mendapatkan lima kertas suara, tapi faktanya belum tentu setiap orang yang memiliki hak tersebut mendapatkan lima kertas suara, karena permasalahan mekanisme.

“Menurut substansial ini berbahaya, dan berikutnya yang kita temui adalah daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan di Jawa Timur hari ini (Kamis, 21/3/2019), masalah mendasarnya adalah ikutan dari pemilih tambahan adalah TPS tambahan, tapi sampai detik ini TPS tambahan belum clear, apakah bener-bener mau diselenggarakan, didirikan atau tidak,” tambah Anam.

Anam melanjutkan, hal tersebut menjadi masalah karena belum adanya basis hukum. KPU RI belum menetapkan itu, karena perangkat untuk mendirikan TPS tambahan salah satunya adalah kertas suara. Sedangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak membolehkan mencetak lagi kertas suara.

“Jadi ada potensi penyelenggaraan pemilu ini mengalami kegaduhan dalam konteks teknis penyelenggaraan. Saya tidak membayangkan bahwa ketika semua orang diawal proses ini diajak untuk ikut berpartisipasi melakukan hak pilihnya dan orang itu mau, tapi tenyata TPS nya tidak ada,” tambah Anam.

Menurut Anam, hal tersebut membutuhkan satu kebijakan yang sifatnya diskresial yang segera, karena semakin terlambat, semakin rumit penyelenggaraan teknisnya, yang akan mempengaruhi secara substansi.

“Tapi yang paling penting untuk Komnas HAM adalah, kalau semua itu sudah tertata dengan baik tolong soal hak pemilihan politik ini sempurna, jadi siapapun yang ikut memilih dalam pemilu saat ini juga mendapatkan lima kertas suara dimanapun dia berada. Jadi tidak berdasarkan KTP, tapi berdasarkan dimana dia berada,” tandas Anam. (fos/red)

Berita Terkait

Tinggalkan komentar

Silahkan masuk atau daftar terlebih dahulu untuk memberi komentar.